Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Dr. Dhahana Putra, membuka rapat pra panitia antar kementerian terkait penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Stranas Bisnis dan HAM sekaligus penajaman aksi bisnis dan HAM di ruang rapat utama Direktorat Jenderal HAM pada Jumat, (14/4).
Dhahana berharap 2 giat ini dapat mendorong percepatan penyusunan Rancangan Perpres tersebut, mengingat terdapat urgensi bagi Indonesia untuk segera memiliki strategi nasional khusus untuk Bisnis dan HAM.
“Terdapat beberapa hal yang menyebabkan urgensi dari adanya stranas bisnis dan HAM, seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan bisnis dan HAM di kalangan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat,” ujar Dhahana.
Dhahana juga menyampaikan bahwa masih adanya tumpang tindih, multi interpretasi, dan konflik regulasi. Minimnya akses pemulihan bagi korban pelanggaran HAM dalam praktik bisnis pun menjadi isu.
“Pemerintah Indonesia akan memberi laporan implementasi Bisnis dan HAM di Annual Forum Bisnis dan HAM di November 2023 nanti, tentunya ini menjadi suatu kebanggaan sehingga kita perlu mengoptimalkan langkah-langkah dalam mengakselerasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Stranas Bisnis dan HAM,” ujar Dhahana.
Turut hadir dalam rapat, Plt. Direktur Kerja Sama HAM, Pagar Butar Butar, Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara secara virtual, jajaran Direktorat Jenderal HAM dan Direktorat Jenderal PP, serta perwakilan dari Lintas Kementerian/Lembaga. (Humas DJHAM)
