Jakarta, ham.go.id – Langkah-langkah percepatan finalisasi Strategi Bisnis dan HAM terus dilakukan. Kali ini, Direktorat Jenderal HAM membahas aksi bisnis dan HAM bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN, Jumat (28/4).
Perlu diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN merupakan penanggung jawab dalam pelaksanaan Strategi maupun aksi Bisnis dan HAM.
Rapat kali ini juga turut membahas percepatan kajian Bisnis dan HAM yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi sebagai salah satu kajian yang dibutuhkan dalam penyusunan RPerpres Bisnis dan HAM.
Ditargetkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang akan diformulasikan ke dalam sebuah rancangan peraturan presiden ini dapat segera ditandatangani dan diterbitkan pada pertengahan tahun 2023 (Humas DJHAM)
