Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, mengikuti rapat koordinasi penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat, di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Jumat (12/5).
Rapat yang digelar Kemenkopolhukam ini menghadirkan para pejabat eselon 1 dari masing-masing kementerian dan lembaga terkait yang diamanahi Bapak Presiden RI melalui Inpres No. 2 Tahun 2023.
Direktur Jenderal HAM menjelaskan mengenai perkembangan terkini langkah-langkah yang dilakukan KemenkumHAM sesuai arahan Bapak Presiden dalam memberikan layanan prioritas kewarganegaraan bagi korban di luar negeri.
Sebagai informasi, rencananya akan menggelar kick off meeting penyelesaian pelanggaran HAM Berat di Aceh pada Juni mendatang. (Humas DJHAM)
