Denpasar, ham.go.id – Bersama dengan Kanwil KemenkumHAM Bali, Direktorat Jenderal HAM menggelar pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) Bali, di Hotel Prama Sanur Denpasar, Selasa (16/5). Acara pengukuhan GTD BHAM ini diikuti oleh sejumlah OPD Pemerintah Provinsi Bali.
Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir secara langsung ke Pulau Dewata untuk mengukuhkan GTD BHAM Bali. Dalam pidatonya, Dhahana mengungkapkan bahwa KemenkumHAM selaku National Focal Point terus melakukan koordinasi dan sinergi bersama sejumlah K/L dalam pemajuan bisnis dan HAM di tanah air.
“Kami berharap kehadiran Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Bali dapat menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kesadaran perusahaan-perusahaan di Bali mengenai bisnis dan HAM,” terangnya.
Terkini, lanjut Dhahana, pihaknya tengah mendorong agar Strategi Nasional Bisnis dan HAM dapat segera disahkan. ” Stranas Bisnis dan HAM ini akan berfokus kepada tiga hal yaitu peningkatan kapasitas tentang bisnis dan HAM, penyelarasan kerangka regulasi, dan penguatan akses pemulihan,” ujar Dhahana.
Pada acara kali ini, Kakanwil KemenkumHAM Bali dan Kepala Biro Hukum Pemprov Bali juga berkesempatan hadir dan menyampaikan pandangannya terkait bisnis dan HAM kepada para peserta.
Perlu diketahui, berlangsungnya acara pengukuhan ini terlaksana atas dukungan Friedrich Naumann Foundation (FNF).
Selepas pengukuhan GTD BHAM, Direktur Jenderal HAM didampingi KadivyankumHAM Bali bertolak ke Lapas Kelas IIA Kerobokan dan Kanim Kelas I TPI Denpasar.
Dalam kunjungannya ke kedua UPT KemenkumHAM tersebut, Direktur Jenderal HAM melihat kondisi lapangan mulai dari fasilitas hingga kondisi pos pengaduan HAM. Tidak lupa Direktur Jenderal HAM ketika di lapas Kerobokan juga menyempatkan diri berbincang-bincang dengan sejumlah warga binaan. (Humas DJHAM)
