Lampung, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir secara daring dalam acara pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) di Lampung, Senin (7/8/23). Hadir dari ruang rapatnya, Dhahana memberikan pengarahan kepada para pegawai Kanwil KemenkumHAM Lampung dan OPD Pemprov Lampung yang mengikuti acara pengukuhan di Hotel Sheraton Bandar Lampung.
Dalam pengarahannya, Dhahana menyampaikan bahwa GTD BHAM diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam Bisnis dan HAM di Lampung.
“Tugas GTD tentunya tidak ringan dengan segala permasalahan yang ada, namun demikian dengan komitmen dan itikad yang kuat, pemerintah akan selalu mendukung upaya implementasi prinsip-prinsip Bisnis bernuansa HAM bagi kemakmuran masyarakat, khususnya di Lampung,”ungkap Dhahana.
Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM menjelaskan pihaknya telah membangun aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) guna mendorong pengarusutamaan bisnis dan HAM sejak 2021 silam. “Dengan adanya PRISMA ini maka diharapkan, Pemerintah Daerah juga dapat memonitor dan melakukan penguatan terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di wilayahnya untuk dapat mengakses dan menggunakan PRISMA,” katanya.
Acara yang didukung Friedrich Naumann Foundation (FNF) ini turut diikuti oleh Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Kakanwil KemenkumHAM Lampung. (Humas DJHAM).
