Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka penilaian WBK/WBBM, Direktorat Jenderal HAM melaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Rapat yang di awali oleh Tim Penilai Mandiri (TPM) yang terdiri dari gabungan Tim Inspektorat, Biroren, BSK dan MenpanRB. Rapat yang dilaksanakan di gedung Direktorat Jenderal HAM, Selasa (22/08/23) berlangsung secara Hybrid dan dihadiri oleh Direktur Jenderal HAM, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, serta Direktur Yankomas HAM.
Agenda rapat tersebut mengulas mengenai agenda Direktorat Jenderal HAM HAM dalam mewujudkan Penguatan Akuntabilitas melalui proses perencanaan, monitoring evaluasi pelaksanaan, dan pelaporan. Langkah-langkah tersebut melibatkan penggunaan aplikasi dan keterlibatan aktif pimpinan dalam setiap tahapannya. Direktorat Jenderal HAM juga bergerak cepat dalam menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dan menyusun laporan kinerja setiap triwulan dan bulanan.
Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal HAM, Dhana Putra, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik yang diterapkan dalam sistem pemerintahan, evaluasi proses bisnis, SOP, dan organisasi. Selain Ia juga memaparkan mengeni beragam pemanfaatan aplikasi sebagai Monev Capital Kinerja dan Anggaran, pengembangan aplikasi E-Dashboard, serta pembuatan aplikasi bagian umum. (Humas DJHAM)
