Persiapkan Materi Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan semua orang dari Penghilangan Paksa (CPED), Dirjen HAM turut serta dalam Rakor yang diselenggarakan oleh Kemenkopolhukam, Senin 18 September 2023 di Ruang Rapat Hanoman.
Direktur Jenderal HAM, Dr. Dhahana Putra pada kesempatan ini menyampaikan hal-hal yang melatarbelakangi sejarah diratifikasi CPED yang mana sejalan dengan salah satu rekomendasi Panitia Khusus DPR kepada Pemerintah pada tahun 2009 dan sebagai bentuk penegasan komitmen pasca 13 tahun Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri sudah menandatangani konvensi CPED pada tanggal 27 September 2010. Dirjen HAM juga menjelaskan tentang urgensi meratifikasi Konvensi CPED ini, serta implikasinya. apabila Pemri sudah meratifikasi konvensi tersebut.
Sebagai informasi bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan dengan Ketua Tim Pelaksana Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat akan membahas Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan konvensi Internasional untuk Perlindungan semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearance /CPED) akan diselenggarakan pada hari Rabu, 20 September 2023.
