Kendal, ham.go.id – Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang di wakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti beserta jajaran lakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Aksi HAM B08 Kabupaten Kendal, di Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal, selasa (19/09).
Tim Kanwil di sambut hangat oleh Kepala Bagian Hukum, Nur Fuad beserta jajaran.
Membuka pertemuan, Kabid HAM menjelaskan maksud dan tujuan kehadiran tim bidang ham kanwil kemenkumham jateng dalam rangka koordinasi dan monitoring evaluasi pelaporan aksi ham b08 Kab. Kendal.
Nur Fuad mengatakan “terima kasih atas kehadiran tim kanwil Kemenkumham Jateng beserta jajaran silaturahmi ke bagian hukum kab. Kendal sebagai bentuk sinergitas antar lembaga.
Lebih lanjut, “Terkait dengan pelaporan Aksi HAM B08 dirasa tidak maksimal dalam pemenuhan data dukung salah satu faktornya keterbatasan sumber daya manusia dan hal-hal yang lain membuat pelaporan kami tidak optimal” ungkapnya.
Tafta menyampaikan kendala yang dihadapi dari eksternal maupun internal, seperti batas waktu pelaporan, pengambilan data dukung dari opd yang tidak optimal. Kami akan berusaha untuk mengevaluasi dan perbaiki agar di pelaporan B12 nanti mendapatkan capaian hasil yang maksimal.” Tegasnya.
Monica menambahkan kami sudah melakukan usaha dalam melangkapi dan memenuhi data dukung pelaporan aksi ham B08, baik koordinasi maupun jemput bola, namun masih ada beberapa kendala yang membuat pelaporan aksi ham kendal tidak maksimal”. Tambahnya.
Lista mengutarakan bahwa “Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jateng membuka pintu selebar-lebarnya untuk kab/kota berkoordinasi dan konsultasi terkait pelaporan Aksi HAM sebelum melaporkan mengunggah data dukung ke aplikasi SAPAHAM kami siap lakukan pendampingan.”Ujarnya.
Lebih lanjut, Terkait pengunggahan data dukung ke aplikasi SAPAHAM harus di sesuaikan dengan indikator per data dukung tidak menumpuk dalam satu indikator.” Imbuh Lista.
Sebelum menutup pertemuan, tim melakukan evaluasi satu persatu dari data dukung yang telah di unduh. Dalam kesempatan tersebut, Kabid HAM menyampaikan terkait pelaporan Indeks Reformasi Hukum Kab. Kendal agar lebih ditingkatkan lagi.
