Jakarta, ham.go.id – Rapatkan barisan guna membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Dirjen HAM: Mualimin Abdi masuk dalam Tim V Pembinaan Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. (17/1) Tindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-25.OT03.01 tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Tim Pembinaan Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
Jakarta, ham.go.id – Lantik 11 Pejabat Administrator dan Pengawas, Dirjen HAM ingatkan untuk segera penuhi Janji Kinerja Kementerian Hukum dan HAM melalui Target Kinerja Ditjen Ham. (14/01) Dihadiri Saksi, Sekretaris Ditjen HAM, R.R Risma Indriyani dan Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Iwan Santoso, beserta pegawai Ditjen HAM dan tamu Undangan mengikuti acara pelantikan pagi ini dengan seksama. Dalam
Jakarta, ham.go.id – Pimpin Rapat Kerja Ditjen Ham, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi tegaskan percepatan pemenuhan Janji Kinerja di Ditjen HAM. (13/01) Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, memimpin rapat pimpinan di awal tahun 2020 untuk segera penuhi “Janji Kinerja” menyesuaikan target kinerja tahun 2020 yang telah dirumuskan oleh Ditjen HAM. Rapat yang dihadiri
Jakarta – Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto Melantik 558 CPNS Unit Utama Tahun 2019 Kemenkumham di Graha Pengayoman. (8/1) Sejumlah 50 PNS Ditjen HAM yang telah menjalani masa kerja selama satu tahun telah resmi menjadi PNS Kemenkumham. Mereka juga telah dinyatakan lulus Pelatihan Dasar dan dinyatakan lolos cek kesehatan. Para PNS mengucapkan sumpah dan
Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, beserta jajarannya turut serta dalam Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2020 dan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Jakarta, ham.go.id – Bekerja sama dengan Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM), Direktorat Jenderal HAM tengah mendorong pengarusutamaan HAM di sektor pariwisata. Direktorat Jenderal HAM dan ELSAM mengelar seminar bertajuk “Another Tourism Is Possible”: Meletekkan Pembangunan Bali Baru dalam Keseimbangan Kepentingan Bisnis dan Perlindungan Hak Asasi Manusia” di hotel Westin, Jumat (20/12). Direktur Kerja Sama HAM, Bambang
Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka studi lapangan, sekitar 105 mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi (STIKOM-InterStud) mengunjungi Direktorat Jenderal HAM, Kamis (19/12). Didampingi dosen kewarganegaraan dan Pancasila STIKOM-InterStudi, Tjut Dhien Safina, para mahasiswa berdiskusi dengan para pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal HAM mengenai kinerja dan upaya pemerintah dalam P5HAM. Pada audiensi kali ini, Direktur Jenderal
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan acara serah terima jabatan (Sertijab) Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas), Jumat (13/12). Disaksikan Direktur Jenderal HAM Johno Supriyanto menyerahkan kepemimpinan Direktorat Yankomas kepada Iwan Santoso. Pada kegiatan yang diselenggarakan di ruang rapat utama Direktorat Jenderal HAM, Iwan memperkenalkan diri beserta keluarga. Dalam sambutannya, mantan kepala kantor wilayah Kemenkumham
Jakarta, ham.go.id – Tingkatkan koordinasi dan sinergi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Kamis (12/12). “Selalu saya minta pendampingan (Inspektorat Jenderal) agar kalau ada temuan atau pun ada sesuatu yang janggal bisa kita antisipasi,” ucap Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, RR. Risma Indriyani, pada jajaran pejabat eselon 3 dan 4
Jakarta, ham.go.id – Jelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia, Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan audiensi pers, Jumat (6/12). Didampingi para Sekretaris Direktorat Jenderal HAM dan para Direkturnya, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi menyampaikan tema kegiatan yang setiap tahun diselenggarakan pada tanggal 10 Desember tersebut. “Penyelenggaraan Hari HAM Sedunia di Bandung diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan
