Aceh, ham.go.id – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh mengadakan Seminar Nasional Pemulihan Hak Korban. ” PEMULIHAN (REPARASI) HAK KORBAN SEBAGAI KEWAJIBAN NEGARA”. Kegiatan ini sejalan dengan Upaya Pemerintah yang sedang menggagas Kelompok Kerja (pokja) Penyiapan Upaya Penanganan Dugaan
Propinsi Aceh, Pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 telah melaksanakan Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Implementasi Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun Anggaran 2017 Kegiatan ini diikuti 30 peserta yang terdiri dari Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Kegiatan ini mengusung tema “Melalui Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan dan Pengolahan Data Implementasi Hak Asasi Manusia di
Aula Sekretariat Daerah Aceh , Banda Aceh –Penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan, dan Penegakan HAM. Kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM bertujuan untuk memotivasi Pemerintah Kabupaten/ Kota dan mengembangkan sinergitas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2017 telah melaksanakan serangkaian kegiatan telaahan dan rekomendasi produk hukum daerah dari perspektif HAM. Kegiatan yang dimulai sejak tanggal 30 Januari 2017 dengan agenda kegiatan Inventarisasi Produk Hukum Daerah yang belum berperspektif HAM dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, pejabat struktural Eselon III dan IV
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan komitmen negara dan pemerintah terhadap Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan, dan Penegakan HAM baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan suatu dokumen yang berkembang yang didalamnya disesuaikan dengan fokus, potensi, dan permasalahan masing – masing. Pelaksanaan RANHAM Tahun 2015 – 2019
Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2017 telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017, dengan Tema : “ Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hak Sipil “. Kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 di lanjutkan dengan Penyampaian Materi,
Banda Aceh, Pada hari Jumat 17 Maret 2017 telah dilaksanakan Sosialisasi Layanan Database Permasalahan Hukum dan HAM (DATAMASKUMHAM) yang merupakan salah satu program Badan Penelitian dan Pengembanagan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I. Sosialisasi ini sekaligus menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-03.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017. Acara
Propinsi Aceh, Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 telah melaksanakan Kegiatan Diseminasi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bireuen. Pengarahan sekaligus membuka langsung secara resmi Kegiatan Diseminasi HAM bagi Aparatur Pemerintah di Kabupaten Bireuen oleh Bupati Bireuen dalam hal ini diwakili oleh Asisten III Bapak Drs. Muzakkir Kegiatan ini diikuti 30 peserta yang terdiri dari
