Kupang, ham.go.id – Bertempat di Ruang Multifungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT , Kepala Kantor Asep Syarifudin didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Marciana Jone membuka kegiatan FGD Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dari Perspektif HAM (11/2). Dalam kegiatan FGD Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dari Perspektif HAM Asep memperkenalkan diri
Kupang, ham.go.id – Bertempat di Ruang Multifungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT , Marciana D. Jone selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang didampingi Kepala Bidang HAM I Gede Putu Subagia dan Kepala Sub Bidang PPI HAM membuka Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat guna membahas 5 (lima) permasalahan yang dikomunikasikan masyarakat pada
Kupang, ham.go.id – Bertempat di Ruang MultiFungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, Kepala Sub Bidang Pelayanan Pengkajian dan Informasi Hak Asasi Manusia Dientje E. Bule Logo memimpin Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Rapat tersebut membahas permasalahan yang dikomunikasikan masyarakat kepada Tim Yankomas untuk dicarikan solusi yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan tersebut. Terdapat 12
Kupang,ham.go.id – Tim Yankomas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur yang dipimpin Kepala sub Bidang Pelayanan Pengkajian dan Informasi HAM Dientje E. Bule Logo mengunjungi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT guna melaksanakan Rapat Audiensi Yankomas yang diterima langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan pengawasan Ketenagakerjaan Thomas Suban Hoda
Rapat Penelaahan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) telah dilaksanakan pada Senin (26/02) di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT. Rapat tersebut dipimpin oleh Edison Manik selaku Kepala Bidang HAM dan didampingi Kepala Sub Bidang Pelayanan Pengkajian dan Informasi HAM Dientje E. Bule Logo. Turut hadir Kepala Sub Bidang
Kupang, 17/07. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melalui Bidang HAM melaksanakan FGD Pembahasan Perda dalam Perspektif HAM dengan Judul “Implementasi Prespektif HAM dalam Perda Provinsi NTT Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang” di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT. Melihat fenomena maraknya perdagangan orang yang terjadi di wilayah NTT,
Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT melalui Bidang HAM melaksanakan Rapat Pengolahan dan Pemutakhiran Data Informasi HAM Jumat, 28/07/2017 yang dipimpin oleh Kasubbid PPI HAM Dientje E. Bule Logo di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Pada kesempatan tersebut hadir sebagai pembicara Stenly Boymau wartawan senior Harian Umum Timor Express menyampaikan
Wakil Ketua DPW Provinsi NTT, Adrianus Adu beserta staf melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT (Selasa, 04/04/17), dalam rangka audiens tentang keberadaan dan keberlangsungan Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia Internasional (LEADHAM Internasional) di wilayah Provinsi NTT. Rombongan LEADHAM Internasional sejumlah 9 orang tersebut diterima Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Abdul Ganir, didampingi Ketua I DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Fidelis Syukur, Sekretaris Dewan, Paulinus Panggul dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTT, Heru Saputro, membuka kegiatan Presentasi Naskah Akademik dan Raperda Sistem Pariwisata Daerah dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Ruang Sidang I DPRD Kabupaten
Bertempat di Ruang Multifungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, jumat (17/03) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTT, Heru Saputro, SE, SH, M.Si membuka kegiatan sosialisasi Database Permasalahan Hukum dan HAM (DATAMASKUMHAM) yang merupakan program aksi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI.
Sosialisasi ini diikuti oleh karyawan/i Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dalam sambutannya Heru Saputro menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi NTT diharapkan memberikan dukungan informasi secara tepat dan akurat dalam pengisian data permasalahan hukum dan HAM yang terjadi di provinsi NTT.
Materi sosialisasi DATAMASKUMHAM disajikan oleh Kepala Bidang Hukum, Mustafa Beleng, SH, M.Hum. DATAMASKUMHAM dimaksudkan sebagai upaya memetakan permasalahan hukum dan HAM dalam skala daerah maupun nasional dengan memafaatkan teknologi informasi yang terus berkembang pesat.
DATAMASKUMHAM bertujuan mendukung tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham) dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dari berbagai pusat penelitian dan pengembangan di lingkungan Balitbangkumham. Ruang lingkup data dan informasi adalah identifikasi permasalhan Hukum dan HAM atau analisis isu kajian hukum dan HAM yang mengemuka berdasarkan:
Entry DATAMASKUMHAM bagi permasalahan hukum bersumber dari kegiatan pemetaan hukum yang dilaksanakan oleh Bidang Hukum dan Data Permasalahan HAM bersumber dari pengaduan masyarakat kegiatan Pelayanan Komunikasi MAsyarakat (YANKOMAS) yang dilaksanakan oleh Bidang HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT.
Read more about SOSIALISASI DATABASE PERMASALAHAN HUKUM DAN HAM (DATAMASKUMHAM) …
