Makassar, ham.go.id – Tim Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) atas instruksi Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak bergerak cepat pantau proses hukum di Kepolisian Resor Kota Besar Besar (Polrestabes) Makassar terkait berita viral perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur, Senin (05/06). Koordinasi dipimpin Kepala Subbidang Pemajuan HAM,
Makassar, ham.go.id – Guna merespon maraknya kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, Kanwil Kemenkumham Sulsel bersama instansi terkait menggelar rapat Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, Senin (15/5/2023). Rapat ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran/permasalahan HAM, khususnya terhadap perempuan dan anak. Selain itu kegiatan ini juga untuk mendorong rumusan, serta
Makassar, ham.go.id – Kanwil Kemenkumham Sulsel terus mendorong seluruh Pemerintah Daerah di Sulsel untuk melakukan Pelaporan Aksi HAM. Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel terus laksanakan giat kooordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah daerah, salah satunya melalui Giat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo, Rabu-Jumat (12-14/04) Pendampingan dipimpin Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto Burhan didampingi
Makassar, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) menargetkan capaian maksimal dalam Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Tahun 2023. Mendorong tercapainya target tersebut, Kemenkumham Sulsel terus menggenjot seluruh UPT jajarannya untuk memenuhi indikator layanan publik yang berbasis HAM. Seperti pada giat monitoring yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan
Makassar- Menghadapi Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Tim dari Kantor Wilayah Sulawesi Selatan monitoring kesiapan Lapas Kelas IIB Takalar, Rutan Kelas IIB Bantaeng, dan Rutan Kelas IIB Sinjai, Rabu-Jumat (08-10/03). Monitoring ini dilaksanakan dalam rangka mengecek kesiapan fasilitas penunjang dan data dukung serta memberikan penguatan terkait
Makassar- Kanwil Kemenkumham Sulsel terus mendorong seluruh Pemerintah Daerah di Sulsel untuk mengikuti Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dan melakukan Pelaporan Aksi HAM. Capaian 18 Kabupaten/Kota dengan Predikat Peduli HAM pada Tahun 2022 berkomitmen terus ditingkatkan. Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel terus laksanakan giat kooordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah daerah, salah satunya melalui
Pinrang, ham.go.id – Menindaklanjuti Peristiwa Dugaan Permasalahan Hak Asasi Manusia, mengenai Aksesibilitas layanan kesehatan lewat viralnya Ibu dan Janin meninggal usai kelelahan ditandu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) laksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang, Selasa (28/02). Koordinasi dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM,
Makassar, ham.go.id – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar gelar sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor 2 tahun 2022 tentang pelayanan Publik yang diikuti oleh 85 orang peserta yang merupakan Lurah sekota Makassar. Kegiatan ini digelar di Hotel Karebosi Primer Hotel, Jalan Jend. M. Jusuf nomor 1 kota Makassar, selasa (28/2).
Makassar, ham.go.id – Memastikan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia terus dilaksanakan. Tim dari Direktorat Jenderal HAM dipimpin oleh Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati didampingi Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menghadiri Giat Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Pelaporan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP
Makassar, ham.go.id – Upaya pemerintah daerah kabupaten/kota se Sulawesi Selatan dalam meningkatkan peran dan tanggungjawabnya guna memberikan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM kepada masyarakat terus diperlihatkan. Hal ini juga terlihat dengan keberhasilan 18 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 memperoleh predikat Peduli HAM. Untuk menunjang hal tersebut, Direktorat Jenderal HAM
