Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka analisis produk hukum daerah dari perspektif HAM Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) D.I Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dari perspektif hak asasi manusia di Ruang Rapat Setditjen HAM Lantai 2 gedung Ditjen HAM, senin (03/10). Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Instrumen HAM,
Author: kasi.online
Perumusan Permasalahan RUU Tindak Pidana Terorisme dari Perspektif HAM
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Dalam Rangka Perumusan Permasalahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme dari Perspektif HAM di Ruang Rapat Utama lt.3 gedung Ditjen HAM, Rabu (6/4). Rakor tersebut dibuka oleh Kepala Subdirektorat Instrumen Hak Sipil dan Politik, Harniati, menghadirkan 2 orang narasumber dari Universitas Pancasila, Inosentius Samsul dan Patricia Rinwigati
FGD Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.15 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Focus Group Discussion dalam rangka analisis produk hukum daerah dari perspektif HAM terkait Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.15 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di ruang rapat lantai 3 gedung Ditjen HAM, kamis (27/9). Pertemuan tersebut menghadirkan narasumber Kepala Bagian Humas,
Focus Group Discussion rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia asal NTT
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Focus Group Discussion dalam rangka analisis produk hukum daerah dari perspektif HAM terkait rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia asal NTT di ruang rapat Lt. 3 gedung Ditjen HAM, Kamis(29/9). Pertemuan tersebut menghadirkan narasumber peneliti dari PUSHAM UIN Syarif Hidayatullah, Fahmi Ahmadi, dan
Focus Group Discussion Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Focus Group Discussion dalam rangka analisis produk hukum daerah dari perspektif HAM terkait pembahasan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara di ruang rapat Lt. 2 gedung Ditjen HAM, Senin(19/9). Pertemuan tersebut menghadirkan narasumber peneliti dari PUSHAM UIN Syarif Hidayatullah, Fahmi Ahmadi, dan
FGD Pilkades Kab. Penajam Paser Utara
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Focus Group Discussion dalam rangka analisis produk hukum daerah dari perspektif HAM terkait Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di ruang rapat lantai 2 gedung Ditjen HAM, kamis (8/9). Pertemuan tersebut menghadirkan narasumber Direktur Politik Dalam Negeri,
Analisis RUU Migas dari Perspektif HAM
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) Analisis Peraturan Perundang-undangan dari Perspektif HAM membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi di ruang rapat utama lantai 3 Gedung Ditjen HAM, Senin (5/9). Rapat dibuka oleh Direktur Informasi HAM, Agung Santoso dan di hadiri oleh dua narasumber, yaitu: Sekretaris Direktorat Jenderal
Koordinasi dengan lintas terkait dalam rangka pengumpulan produk hukum daerah di provinsi Nusa Tenggara Timur
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM diwakili oleh 3 (tiga) orang pejabat/pegawai dilingkungan Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Kegiatan Koordinasi dengan lintas terkait dalam rangka pengumpulan produk hukum daerah di provinsi/kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur dari 30 Agustus – 2 September 2016. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke beberapa instansi terkait, yakni Kanwil
Baseline Survey di Nusa Tenggara Timur
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM yang diwakili oleh 3 (tiga) orang pejabat/pegawai dilingkungan Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan kegiatan Baseline Survey Kebijakan Bidang HAM dalam rangka menghimpun tanggapan dan masukan dalam rangka penyusunan rancangan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I tentang Pedoman Yankomas RANHAM dari Provinsi di daerah sampling di Provinsi Nusa Tenggara
Koordinasi dengan lintas terkait dalam rangka pengumpulan produk hukum daerah di Yogyakarta
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM yang diwakili oleh Direktur Instrumen HAM, Molan Tarigan, Kasubag Tata Usaha Direktorat Instrumen HAM, Erry Widarti dan JFU Sekretaris Pimpinan, Aldrianka telah melaksanakan Kegiatan di provinsi/kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari 9-12 Agustus 2016. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke beberapa instansi terkait, yakni Kanwil Kementerian