Jakarta, ham.go.id – Mengawali pekan kedua ramadhan, Plt. Direktur Jenderal HAM bersama para pimti pratama menggelar rapat pimpinan. Dalam pertemuan di ruang rapat yang baru di lantai 2, Senin (27/3), Para pimti membahas beberapa hal, utamanya berkenaan dengan serapan anggaran dan perkembangan sejumlah program mulai dari IHAMI, Profil Pembangunan HAM, hingga KKPHAM dan RANHAM. Plt.
Author: operator.info2
Kejelasan Metode dan Parameter IHAMI Jadi Fokus Pembahasan Rapat Indeks HAM Hari Ini
Jakarta, ham.go.id – Indeks HAM Indonesia (IHAMI) kembali diulas. Pembahasan digelar di ruang rapat utama, Senin (27/3). Plt. Direktur Instrumen HAM, Hajerati, memimpin berjalannya rapat. Dalam paparannya, Hajerati mengungkapkan IHAMI sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam P5HAM di tanah air. “IHAMI dibangun dalam rangka mengukur implementasi HAM sekaligus kendala dan tantangannya di Indonesia,” imbuh Hajerati. Dalam
Bahas Perkembangan Bisnis dan HAM di Tanah Air, Plt. Dirjen HAM Lakukan Dialog dengan Asisten Kepala Perwakilan UNDP
Jakarta, ham.go.id – Plt. Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, berdialog dengan Asisten Kepala Perwakilan UNDP, Siprianus Bate Soro, Jumat (24/3). Dalam pertemuan di ruang rapat Direktur Jenderal HAM sore itu, kedua belah pihak membahas seputar perkembangan bisnis dan HAM di tanah air. Di hadapan Siprianus dan jajarannya, Plt. Direktur Jenderal HAM menyampaikan perkembangan terkini terkait
Direktorat Jenderal HAM Kembali Lakukan Pembahasan terkait Perumusan Indeks HAM Indonesia (IHAMI)
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM kembali melakukan pembahasan terkait perumusan Indeks HAM Indonesia (IHAMI). Pertemuan tersebut digelar di ruang rapat A, Jumat (24/3). Plt. Direktur Jenderal HAM, Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, Direktur Kerja Sama HAM, dan Sekretaris Direktorat Jenderal HAM mengikuti pembahasan rapat pagi ini. Plt. Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menekankan pentingnya
HAM Berat Masa Lalu : Pemulihan Bukan Penjegalan
Jakarta, ham.go.id – Presiden RI telah mengambil langkah ke nyata dalam upaya penyelesaian HAM berat melalui jalur non yudisial. Melalui Kepres nomor 4 tahun 2023 dan Inpres nomor 2 2023 orientasi pemulihan menjadi fokus yang diambil pemerintah. KemenkumHAM menjadi salah satu pihak yang ditugasi Presiden RI. Ada pun instruksi tersebut sebagaimana diatur di dalam Inpres
Ditjen HAM Terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Produk Hukum Sekretariat Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM turut terlibat dalam penyusunan rencana kerja dan produk hukum Sekretariat Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat. Dalam pertemuan yang digelar Kemenkopolhukam, di Orchardz Hotel, Selasa (21/3), Direktur Yankomas, Pagar Butar Butar, hadir selaku narasumber. Dalam paparannya, Pagar menjelaskan mengenai tugas KemenkumHAM sebagaimana yang diamanatkan Presiden
Ditjen HAM Kawal Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agama terkait Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas
Jakarta, ham.go.id – Ditjen HAM kawal penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agama terkait akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas. Bersama dengan Ditjen Pendidikan Islam dan Tim Birokum Kemenag yang menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agama (Rapermenag) tentang Akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di satuan pendidikan Kementerian Agama. Tim Direktorat Instrumen HAM Ditjen
Ditjen HAM Tengah Godok Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM)
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM tengah menggodok pembahasan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Terkini, Direktorat Jenderal HAM telah menerima sejumlah masukan dari K/L terkait aksi bisnis dan HAM. Untuk mendalami masukan-masukan tersebut, Direktorat Jenderal HAM membahasnya secara internal, Selasa (21/3). Koordinator Kerja Sama Luar Negeri bersama dengan jajaran membahas masukan-masukan tersebut di
Bahas Raperda Pemberdayaan Perempuan dari Perspektif HAM, Kemenkumham Jateng Hadiri Undangan Pansus DPRD Kota Semarang
Semarang, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan menghadiri rapat pembahasan Raperda Kota Semarang Tentang Pemberdayaan Perempuan, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang, Selasa (21/03). Agenda pada rapat kali ini adalah pembahasan Raperda Kota Semarang Tentang Pemberdayaan Perempuan. Rapat dibuka oleh
Pemerintah Indonesia Terus Berupaya Lakukan Perlindungan Terhadap 115 Anak Indonesia yang Menjalani Proses Hukum yang Tidak Adil di Australia
Jakarta, ham.go.id – Pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan perlindungan HAM di tanah air. Upaya serupa juga dilakukan pemerintah bagi WNI yang ada di luar negeri. Salah satu bentuk konkret tersebut adalah upaya perlindungan 115 Anak Indonesia yang sempat menjalani proses hukum yang tidak adil di Australia. Guna mempercepat proses penanganan anak-anak Indonesia yang menjadi korban,