Semarang, ham.go.id – Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kembali menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas). Pengaduan Yankomas diterima langsung oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti. Pengaduan Yankomas kali ini adalah tentang Karyawan yang telah merugikan tempatnya bekerja, Kamis (06/10). Pengaduan Yankomas dilakukan secara langsung dengan menandatangi Kantor Wilayah
Semarang, ham.go.id – Sebagai upaya penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti mengundang Pihak yang Dikomunikasikan untuk melakukan klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran HAM terkait KDRT, penelantaran anak, dan pernikahan yang tidak didaftarkan ke Badan Kepegawaian Daerah. Rabu (05/10). Klarifikasi
Semarang, ham.go.id – Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM terkait penahanan ijazah yang disampaikan secara langsung oleh Penyampai Komunikasi (PK), Selasa (04/10). Penyampai Komunikasi (PK) diterima langsung oleh Pelaksana Yankomas. Pengaduan atas dugaan pelanggaran HAM mengenai penahanan ijazah ini sebelumnya telah dilaporkan ke Disnaker Kota Semarang,
Semarang, ham.go.id – Sebagai upaya penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah terkait permasalahan penyerobotan tanah,
Semarang, ham.go.id – Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jateng dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan dan Pelaksana Yankomas melakukan koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan sebagai pemangku wilayah guna meminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran HAM tentang penyerobotan tanah yang telah dilaporkan ke layanan Yankomas Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Koordinasi ke
Semarang, ham.go.id – Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah melalui Bidang HAM fasilitasi pendampingan dari Ditjen HAM dalam rangka proyek percontohan P2HAM UPTD Provinsi Jawa Tengah secara virtual, di ruang rapat Yudhistira, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.(30/9) Kegiatan di buka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Bambang Setyabudi di hadiri oleh Setda Provinsi
Semarang, ham.go.id – Sebagai salah satu upaya dukungan dan tidak lanjut dalam memfasilitasi UPTD Proyek Percontohan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan dan Pelaksana Bidang HAM melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa
SEMARANG, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus berupaya dalam penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di wilayah Jawa Tengah melalui Tim Yankomas melakukan tindak lanjut laporan terkait Hak Anak di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Selasa (27/09) Penyampai Komunikasi (PK) diterima langsung oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti. Pengaduan dugaan pelanggaran HAM terkait hak
Semarang, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus berupaya dalam penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di wilayah Jawa Tengah melalui Tim Yankomas menerima klarifikasi dari Pihak yang Dikomunikasikan (PD) terkait dugaan pelanggaran HAM penahanan ijazah sebagai tindaklanjut dari aduan yang disampaikan oleh Penyampai Komunikasi (PK) di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Selasa (27/09).
Sukoharjo, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM dan Perancang Perundang-Undangan ikuti public hearing raperda kabupaten sukoharjo tentang penyelenggaraan perhubungan (27/09). Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo, Toni Sri Buntoro dalam sambutannya menyampaikan Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan diharapkan dapat menghasilkan sebuah Peraturan Daerah
