Jakarta, ham.go.id – Direktur Instrumen HAM, Timbul Sinaga, menerima audiensi para perwakilan Organisiasi Penyandang Disabilitas (OPD) yang di wakili Ketua Perhimpunan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Aria, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Yeni Rosa, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursamsi, di Ruang Kerja Direktur Instrumen HAM Jumat (21/02). Pada kesempatan tersebut perwakilan OPD menyampaikan
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Instrumen HAM ikut terlibat dalam Rapat Koordinasi terkait perkembanggan polemik atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Rapat diselenggarakan di hotel Novotel, Senin 8 April 2019 dan di pimpin oleh Plt. Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra dan
Lombok Utara, ham.go.id- Direktorat Jenderal HAM Cq. Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan koordinasi analisis peraturan perundang-undangan di bidang hak sipil dan politik membahas Produk Hukum Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat serta Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM mengirimkan perwakilannya sebagai Narasumber dalam kegiatan Quarterly Multi-Stakeholders Dialogue on Business and Human Rights on Understanding Women’s Rights in Workplace yaitu Kepala Seksi Penyiapan Instrumen Hak Ekonomi Sosial dan Budaya HAM, Febrianto Hendi. Kegiatan dilaksanakan di Kampus S2 Universitas Paramadina, Gedung Tempo, Jakarta Pusat, Jumat (19/10). Turut hadir sebagai
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM melalui perwakilannya Direktorat Instrumen HAM mengikuti Rapat gerakan Sosial Indonesia Bebas Anak Jalanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan di kantor Kemenko PMK lantai 6. Rapat yang di pimpin langsung oleh PLT Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan dalam rangka untuk untuk mempersiapkan jambore
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM melalui perwakilannya: Direktorat Instrumen HAM mengikuti Pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi RPP tentang Tata Cara Pelaksaan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik serta Rehabilitasi bagi Terpidana yang dilaksanakan di R. Rapat Lantai 5 Gedung Setjen, Kemenkumham. RPP ini merupakan amanat pasal 81 (ayat 4) dan pasal 82 (ayat
Jakarta, ham.go.id – Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal HAM beserta perwakilan dari masing-masing unit esselon II Direktorat Jenderal HAM melaksanakan Rapat lanjutan dengan Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Yenni Rosa Damayanti, Ketua Pusat Sudy Hukum dan Kebijakan, Fajri Nursyamsi beserta Tim dalam rangka tindak lanjut hasil kunjungan lapangan ke Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental di antaranya
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM melalui perwakilannya, Direktorat Instrumen HAM mengikuti Rapat Koordinasi penanganan rehabilitasi anak pasca bencana dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan di kantor Kemenko PMK lantai 6. Rapat yang di pimpin langsung oleh PLT Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan
Batam, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM mengirimkan wakilnya menjadi narasumber Pelatihan Dasar HAM bagi Petugas Pemasyarakatan dan Imigrasi yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Kasubdit Instrumen Hak Kelompok Rentan, Hidayat Yasin memberikan materi terkait Penanganan Kelompok Rentan dan kasie penyiapan instrumen Hak sipol, Sari Puspitawaty memberikan materi terkait Penanganan Konflik dalam Lembaga.
Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi menjadi narasumber dalam acara Dialog Publik: Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMPH) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Arya Duta, Jakarta Pusat. (5/10) Dirjen HAM menyampaikan, bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang di UUD 1945
