Bekasi, ham.go.id – Subdit Yankomas Wilayah 1 melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bekasi untuk meminta informasi terkait dengan pengaduan masyarakat mengenai penggusuran di Bekasi di atas tanah PT Jasatirta. Berdasarkan informasi dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Bekasi diperoleh informasi bahwa : Bahwa PT Jasatirta merupakan penerima kuasa dari Kementerian Pekerjaan Umum
Kegiatan Rapat Audiensi Yankomas hari Jumat, 25 Januari 2019 bertempat di ruang rapat Direktorat Yankomas. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasubdit Yankomas Wilayah II mewakili Direktur Yankomas dan dihadiri Pejabat Pengawas beserta Staf di Sub Direktorat Yankomas Wilayah II. Penyampai Komunikasi (PK) yang didampingi kuasa hukumnya menyampaikan permasalahan terkait perjanjian kredit pada tahun 2010 antara almarhum
Kasubdit Yankomas Wilayah 1, Edwin Aldrin Purba melakukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional guna meminta informasi dan klarifikasi dugaan permasalahan/permasalahan HAM yang dikomunikasikan terkait permasalahan tanah di Provinsi Sumatera Utara. Koordinasi berlangsung selama dua (2) hari, pada hari Senin & Selasa tanggal 21-22 Januari 2019. Berdasarkan keterangan dari Biro Perencanaan
Jakarta, ham.go.id – Direktorat yankomas melakukan penanganan terhadap setiap pengaduan yang masuk dengan melakukan telaah analisis dari perspektif hukum dan ham serta mendorong instansi terkait untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran ham yang disampaikan oleh pengadu, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemantauan terhadap proses penyelesaian dugaan pelanggaran ham oleh instansi terkait tersebut. Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pemantauan
Jakarta, ham.go.id – Pada Hari Selasa Tanggal 4 Desember 2018, bertempat di Ruang Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, menerima audiensi dengan Kasubdit Konflik Tanah dan Tata Ruang Wilayah II didampingi Kepala Seksi Konflik Tanah dan Ruang Wilayah IIA Direktorat Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Di dalam audiensi ini
Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain. Ini merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana positif. Mengambil tanah orang lain biasa juga disebut sebagai tindakan penyerobotan tanah. Ini merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya bisa dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan
YOGYAKARTA – Pada bulan Oktober-November 2018, situs berita online digegerkan dengan pemberitaan adanya penahanan ijazah oleh SMK Negeri 1 Nglipar. Padahal dalam Pasal 37 huruf d Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendanaan Pendidikan dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan Masyarakat dalam melakukan pungutan dilarang menahan ijazah atau sertifikat
Jakarta, ham.go.id – Kasubdit Yankomas Wilayah I, Kasubdit Yankomas Wilayah III dan Kasi Sipol Subdit Yankomas wilayah I melakukan koordinasi dan konsultasi pelayanan komunikasi masyarakat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Banten pada Hari Kamis, Tanggal 22 Nopember 2018. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti komunikasi masyarakat yang dikomunikaskan berasal dari LSM Serang Banten yang
Malang, ham.go.id – Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Malang, pada Hari Rabu Tanggal 14 Nopember 2018. Kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Malang ini, atas arahan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia untuk melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang berbasis hak asasi manusia. Dari kunjungan tersebut diperoleh informasi melalui wawancara dengan Pejabat Lembaga Pemasyarakatan dan
Malang, ham.go.id – Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Bapak Ir Johno Supriyanto, M.Hum, didampingi Kepala Bidang Data dan Pengamanan Jaringan Pusdatin Kemenkumham, Bapak Rifqi Adrian, S.E.,M.Si, menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Sistem Surat Masuk dan Surat Keluar (SISUMAKER), dan Sistem Informasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Pelanggaran HAM (SIMASHAM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bertempat di
