https://www.unicef.org/eca/reports/ending-childhood-statelessness-europe

Kewajiban Pemerintah Indonesia dalam Memutus Rantai Statelessness pada Anak

Ditulis oleh: Vania Prameswari dan Erlangga Hendratono   Permasalahan Anak Tanpa Kewaganegaraan di Indonesia Dalam kerangka hukum Internasional, statelessness atau tanpa kewarganegaraan, adalah seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan hukumnya.Keadaan tanpa kewarganegaraan bagi seseorang merupakan permasalahan yang kompleks dan berkepanjangan. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) memberikan estimasi […]

Layanan Paspor Berbasis HAM bagi Penyandang Disabilitas

Oleh: Wahyono[1] Pendahuluan Tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap hak asasinya, diimbangi dengan perkembangan teknologi informasi membuat batasan antara informasi dan kebutuhan manusia semakin dekat. Masyarakat sadar bahwa sebagai Warga Negara miliki hak untuk dilayani, sedangkan kewajiban pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat (Hamdani, 2016). Pasalnya, pelayanan publik sejatinya merupakan tanggungjawab […]

Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas

Oleh: Bambang Widodo Penyandang Disabilitas belum mendapat tempat di masyarakat. Kehadirannya  masih  dipandang sebelah mata. Keterbatasan yang dimiliki, membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu  mendapatkan belas kasihan.  Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga  hak kemudahan mengakses […]

APA ITU PUSAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT?

Salah satu fungsi Aparatur Sipil Negara di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara adalah menjalankan fungsi pelayanan publik, maka sesuai dengan Amanat Pasal Pasal 17 dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat bertugas untuk mewujudkan P5HAM […]

Penyuluhan Hukum Bagi Guru

Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka meningkatkan perlindungan guru dari tindak kekerasan pemerintah daerah Kabupaten Bogor Jawa Barat menyelenggarakan Penyuluhan Hukum dengan tema “Perlindungan Guru Dari Tindak Kekerasan.” Penyuluhan hukum ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para guru mengenai regulasi dan institusi terkait dengan.perlindungan guru, pada saat melaksanakan tugas sebegai pendidik. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu di […]

PENCEGAHAN KONFLIK BERLATAR AGAMA MELALUI PENYULUHAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN ANDRAGOGI

Oleh: Kusnandir Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Email: kusnandirk@ymail.com Pendahuluan Bangsa Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa yang majemuk, baik dari dimensi struktur sosial, ekonomi, keragaman primordial, golongan, agama, dan sebagainya.  Kemajemukan  tersebut sebagai fakta yang tidak dapat dielakan, dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kemajemukan tersebut setidaknya meliputi empat hal; Pertama, […]

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAM

Pendahuluan Dalam perspektif HAM, Negara berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap hak asasi warga negaranya. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka penghormatan, pelindungan, penegakan,  dan pemajuan hak asasi manusia  telah diamanatkan dalam UU No. 39/ 1999 tentang  HAM (pasal 71 dan pasal 72) yang meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, […]

Pemerintah Perlu Susun Panduan Bisnis dan HAM

Indonesia kerap disebut sebagai negara yang rawan bencana, baik bencana alam atau disebabkan oleh ulah manusia. Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, mengatakan apapun penyebab bencana, Pemerintah wajib memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan standar kehidupan yang memadai. Untuk bencana yang disebabkan oleh kegiatan manusia, tak jarang terjadi karena aktivitas bisnis sebuah korporasi. Misalnya, semburan lumpur panas […]

Membumikan HAM dalam Kerangka Bisnis, Refleksi atas Polemik Freeport

Polemik persoalan pertambangan yang melibatkan Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia di tanah Papua bukanlah hal baru. Sejak penandatanganan kontrak karya (KK) pada 1967, tidak pernah lepas dari pro dan kontra yang melingkupi bisnis pertambangan ini. Situasi yang menghangat saat ini merupakan konsekuensi logis implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-undang […]

Press Realease “Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia di Apresiasi PBB dan Sejumlah Negara serta menjadi contoh bagi Negara Lainnya”

Press Release ‘Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia di appresiasi PBB dan sejumlah Negara serta menjadi contoh bagi Negara lainnya” Indonesia telah berhasil mengubah paradigma hukuman retributif menjadi keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum sejak diundangkannya Undang-Undang No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) 5 (lima) tahun yang lalu, demikian digarisbawahi Dirjen HAM, […]