Jakarta, ham.go.id – Seiring dengan semangat memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, non-diskriminasi, bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara mengadakan giat Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM serta Pengukuhan Gugus Tugas Bisnis yang turut dihadiri oleh Dirjen HAM, Mualimin Abdi, Senin, (15/08). “Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan kebijakan melalui
Jakarta, ham.go.id – Hadir secara daring dari Makassar, Direktur Jenderal HAM didampingi Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM serta Koordinator Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah I menyaksikan pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Kanwil KemenkumHAM Maluku, Rabu (10/8). Dalam pengarahannya, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi mengingatkan seluruh jajaran Kanwil KemenkumHAM Maluku untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM dalam
Balikpapan, ham.go.id – Hadir secara langsung, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi, menyaksikan pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) seluruh unit kerja Kanwil KemenkumHAM Kalimantan Timur, di Hotel Gran Senyiur, Rabu (3/8). Sekretaris Direktorat Jenderal HAM dan Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM turut bertolak ke Balikpapan pada acara yang didukung oleh Friedrich Naumann Foundation (FNF) tersebut.
Balikpapan, ham.go.id – Dalam rangka meninjau pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di lapangan, Direktur Jenderal HAM melakukan kunjungan kerja ke tiga UPT KemenkumHAM di Balikpapan, Selasa (2/8). Bersama dengan Kakanwil KemenkumHAM Kalimantan Timur, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, dan Koordinator Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah I, Direktur Jenderal HAM menyambangi Lapas Klas IIA Balikpapan, Rutan
Jakarta, ham.go.id – Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) kembali digelar. Kali ini, Senin (1/7) giliran Kanwil KemenkumHAM Gorontalo menggelar tahapan awal dari P2HAM. Didampingi Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi, menyaksikan kegiatan pencanangan P2HAM secara daring. Koordinator Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah I juga turut hadir dari ruang rapat Direktur
Jakarta, ham.go.id – Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM serta Evaluasi Dan Pelaporan Pembinaan Pelayanan Publik Berbasis HAM kali ini digelar oleh Kantor Wilayah Kemenkumham RI, kali ini bertempat di Lampung. Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, didampingi Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, hadir secara virtual untuk memberikan arahan serta apresiasi bagi Kanwil Kemenkumham RI Lampung pada
Jakarta, ham.go.id – Didampingi Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Direktur Jenderal HAM hadir secara daring menyaksikan pelaksanaan pencanangan P2HAM yang digelar Kanwil KemenkumHAM Sulawesi Tenggara di aula Kanwil KemenkumHAM Sulawesi Tenggara, Kamis (28/7). Dalam pengarahannya, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi menilai tahapan pencanangan P2HAM tidak boleh dipandang sebelum mata. “Pencanangan ini adalah bentuk komitmen unit
Jakarta, ham.go.id – Di hadapan para kepala UPT KemenkumHAM se-Jakarta Timur, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Sri Kurniati Handayani Pane, mengungkapkan alasan munculnya revisi Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). “Melalui revisi PermenkumHAM tentang P2HAM ini, kami ingin mendorong lebih baik lagi peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada
Padang, ham.go.id – Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) Kanwil KemenkumHAM Sumatera Barat digelar secara meriah. Tidak tanggung-tanggung, pada Jumat pagi (22/7) Kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi “saksi” pencanangan P2HAM dan Pengukuhan GTD BHAM bagi jajaran Kanwil dan UPT KemenkumHAM Sumatera Barat. Wakil Gubernur Sumatera
Jakarta, ham.go.id – Membangun Pelayanan Publik yang non-diskriminatif merupakan keharusan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, dalam pengarahannya di acara pencanangan pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) di Kanwil KemenkumHAM Sulawesi Barat, Kamis (21/7). “Melalui P2HAM, kita berharap seluruh layanan publik di KemenkumHAM dapat memberikan layanan yang cepat, tepat, dan yang terpenting non-diskriminasi,” ujar Mualimin.
