Kupang, ham.go.id – Kanwil Kemenkumham NTT melalui Bidang HAM mensosialisasikan aplikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM, aplikasi SIMASHAM berbasis android dan aplikasi 3AS IPK-IKM, Rabu (19/1/2022). Sosialisasi yang berlangsung di Ruang Divisi Pelayanan Hukum dan HAM ini diikuti secara virtual oleh UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-NTT, dan dibuka Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Arfan Faiz […]
Yogyakarta, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung kegiatan sosialisasi aplikasi Penilaian Resiko Bisnis dan HAM (PRISMA) oleh Direktorat Jenderal HAM pada Rabu (19/1/22). Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di dalam dinamika bisnis khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghormatan,pemajuan, pemenuhan maupun perlindungan dan […]
Medan, ham.go.id – Salah satu bagian pelaksanaan Yankomas adalah meminta klarifikasi dan/atau mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada instansi/lembaga pemerintah yang patut diduga melanggar HAM dan diharapkan juga dapat diperoleh klarifikasi dari instansi/lembaga pemerintah terkait. Berkaitan dengan hal ini, maka Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara dipimpin Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan, didampingi Kasubbid Pemajuan […]
Medan, ham.go.id – Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM), Selasa, (18/01). Dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Purwanto, disampaikan bahwa pelaksanaan survei ini penting dalam melihat kondisi organisasi yang sebenarnya demi perbaikan dan penyusunan kebijakan yang dapat mengembangkan organisasi. […]
Kupang, ham.go.id – Belakangan ini para pengungsi yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang melakukan unjuk rasa menuntut hak mereka. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagai instansi pemerintah yang tugas, fungsi dan pelayanan berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Kantor Wilayah Kemenkumham NTT melalui Bidang HAM menggelar Rapat Persiapan Analisis Kebijakan Tentang Hak […]
Kupang, ham.go.id – Marciana Dominika Jone, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur mengikuti Rapat Penentuan Judul Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM yang diselenggarakan Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham).Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang HAM, Mustafa Beleng serta Novebriani S.Sarah selaku Kepala Sub Bidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM […]
Padang, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melaksanakan rapat persiapan pembentukan gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah R Andika Dwi Prasetya (14/01). Rapat ini dilaksanakan sesuai arahan Dirjen HAM untuk membentuk dan mengukuhkan GTM BHAM dalam rangka percepatan Bisnis dan HAM di daerah. Dalam […]
Tanjungpinang, ham.go.id – Jum’at 14 Januari 2022, Pemerintah Kabupaten Bintan menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan penilaian kabupaten/kota peduli hak asasi manusia tahun 2022 bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Bintan dengan menghadirkan peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bintan dan instansi yang terkait data dukung penilaian kab/kota peduli HAM. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kepala […]
Labuhan Deli, ham.go.id – Dalam rangka peninjauan Pelayanan Publik Berbasis HAM dan Pos Yankomas, Kanwil Sumut sambangi UPT Rutan Kelas I Labuhan Deli pada hari Kamis, 13 Januari 2022. Hal ini disambut baik oleh Kepala Rumah Tahanan Kelas I Labuhan Deli, Nimrot Sihotang, dengan menyampaikan bahwa satuan kerja yang dipimpinnya akan terus berkomitmen untuk mewujudkan […]
Belawan, ham.go.id – Pemenuhan HAM masyarakat merupakan kewajiban negara khususnya Pemerintah yang harus dilaksanakan sekaligus sebagai perwujudan kehadiran negara dalam pemenuhan HAM, dimana negara menyediakan akses komunikasi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM. Hal ini diimplementasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari pemerintah melalui pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang didasari oleh Peraturan […]
