Bandung, ham.go.id – Berbagai kasus ujaran kebencian (hate speech) dari pejabat public (Menteri, juru bicara pemerintah, anggota DPR, DPRD dan Publik Pigur) terkadang memberi goncangan politik dan suasana gaduh di tengah masyaraakat serta menimbulkan pro dan kontra dengan timbulnya berbagai aksi demonstran yang menuntut agar pelakunya ditahan atau melakukan permintaan maaf secara terbuka baik melalui
Wonosobo, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM dan Perancang Perundang-Undangan melakukan koordinasi terkait Raperda Kabupaten Wonosobo Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bagian Hukum Setda Kab. Wonosobo (21/09). Pembahasan ini di Pimpin dan dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kab Wonosobo ,
Semarang, ham.go.id – Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kembali menerima pengaduan Yankomas terkait permasalahan Hak Asasi Manusia. Pengaduan Yankomas diterima langsung oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti. Aduan yang disampaikan adalah terkait KDRT dan Penelantaran Anak yang dilakukan suami, Rabu (21/09). Pengaduan Yankomas dilakukan secara langsung dengan menandatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Semarang, ham.go.id – Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kembali menerima pengaduan Yankomas terkait permasalahan Hak Asasi Manusia. Pengaduan Yankomas diterima langsung oleh Analis Pengaduan Masyarakat, Nizul Mutok. Aduan yang disampaikan adalah terkait Permasalahan Pembagian Tanah Waris, Selasa (20/09). Pengaduan Yankomas dilakukan secara langsung dengan menandatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Denpasar, ham.go.id – Dalam upaya memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, non-diskriminasi, bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menyelenggarakan Kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) dan Pemberian Piagam Penghargaan PRISMA bertempat di Ruang Darmawangsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Selasa (20/9/2022).
Semarang, ham.go.id – Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jateng hari ini terima pengaduan Yankomas terkait penyerobotan batas tanah (19/09). Penyampai Komunikasi menceritakan secara singkat terkait kronologi permasalahan dugaan pelanggaran ham yang terjadi pada bulan november 2020 yaitu saat tetangga membangun garasi mobil d belakang rumah Penyampai Komunikasi dan dianggap menyerobot batas tanah Penyampai Komunikasi. Penyampai Komunikasi
Semarang, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah selalu berupaya dalam penyelesaian dugaan pelanggaran HAM. Koordinasi dan Klarifikasi guna mendapat titik terang terkait dengan pengaduan yang masuk ke pos yankomas kanwil kemenkumham. Koordinasi dan klarifikasi dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di kota semarang karena terkait dengan perbankan. Senin (19/09) Kepala
Bandung, ham.go.id – Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Hasbullah, Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan HAM, Dani Kusmawan dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, fasilitasi diskusi interaktif langsung dengan Mahasiswa Magang Universitas Pasundan di Ruang Kerja Bidang HAM, (Kamis (15/09/2022). Mengambil topik diskusi “Teguran Presiden untuk Elite Imigrasi
Magelang, ham.go.id – Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan, mengikuti Rapat pembahasan Raperda tentang Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang (15/09). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP, Khamzah Kholifi dalam membuka rapat menyampaikan sebagai negara hukum, negara mengakui
Tanjungpinang, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mengunjungi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepri yang berlokasi di Kota Tanjungpinang (15/09). Kunjungan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari penunjukan UPTD PPA Provinsi Kepri sebagai UPTD Percontohan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan yang
