Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM kembali menyelenggarakan Konsinyering dalam rangka melanjutkan proses penyusunan Indeks HAM Indonesia (IHAMI). Acara digelar di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat selama tiga hari (30 Mei – 1 Juni 2023). Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Aman Riyadi, turut hadir dan mengikuti pembahasan. Menurut Aman Riyadi yang juga merupakan Plt. Direktur
Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka penyusunan instrumen hak kelompok rentan, Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan FGD untuk Penyusunan Pokok-Pokok muatan HAM dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksana dari UU TPKS Senin, (29/05). Pembahasan RPP yang memuat pencegahan dan Penanganan Perlindungan dan Pemulihan Korban TPKS tersebut dilaksana di ruang rapat B Direktorat Jenderal HAM. Plt.
Serang, ham.go.id – Bertempat di ruang rapat Kanwil KemenkumHAM Banten, Direktorat Jenderal HAM melakukan rapat koordinasi implementasi PermenkumHAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Materi Muatan HAM dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kamis (25/5). Kegiatan dihadiri oleh Koordinator Instrumen Hak Ekosob, tim bidang HAM Kanwil KemenkumHAM Banten dan perwakilan dari biro hukum Setda Provinsi Banten serta Bagian
Kendari, ham.go.id – Bertempat di Aula Kanwil KemenkumHAM Sulawesi Tenggara diselenggarakan sosialisasi mengenai panduan teknis PermenkumHAM Nomor 24 tahun 2017 tentang materi muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Kamis (25/5). Hadir mewakili Direktorat Jenderal HAM pada pertemuan ini di antaranya Subkoordinator Analisis Instrumen Kelompok Rentan beserta jajaran. Pada sosialisasi kali ini, sejumlah topik dibahas mulai
Tanjung Pinang, ham.go.id – Bersinergi dengan Kanwil KemenkumHAM Kepri, Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat Hasil Identifikasi Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM, Kamis (25/5). Rapat yang dihelat di Aula Kanwil KemenkumHAM Kepri tersebut, mengambil tema “Menjamin Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dari Perspektif HAM”. Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Aman Riyadi, membuka
Jakarta, ham.go.id – Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas mental. Untuk mendukung upaya ini, Ditjen HAM tengah menyusun Pedoman Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Mental (PDM) di Panti. “ini menjadi perhatian kita bersama dalam menangani orang yang mengalami disabilitas mental harus mendapatkan perhatian yang sama”, ujar Sekretaris Direktorat Jenderal HAM,
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM melaksanakan rapat penyusunan instrumen hak kelompok rentan, terkait Perumusan Pokok-pokok Materi muatan HAM dalam RPP Pencegahan TPKS Serta Pelindungan, Penanganan, dan Pemulihan Korban TPKS (16/5). Bertempat di ruang rapat A Ditjen HAM,Plt. Koordinator Instrumen Hak Kelompok Rentan, Farida Wahid, membuka berjalannya kegiatan. “Penting sekali untuk memberikan pemahaman bagi APH
Semarang, ham.go.id – Upaya Pokja P5HAM bagi PDM membuahkan hasil. Setelah melakukan kunjungan ke sejumlah panti di Kebumen, Pemprov Jateng dikabarkan merespon positif laporan yang disampaikan Pokja P5HAM bagi PDM. Dalam pertemuan dengan Kabiro Hukum Pemprov Jateng, Iwanuddin Iskandan, pada Jumat (12/5), Koordinator instrumen hak ekosob, Farida Wahid beserta tim Pokja P5HAM PDM menjelaskan hasil
Mataram, ham.go.id – Berdasarkan hasil dialog konstruktif bersama komite CEDAW pada 2021 silam, pemerintah Indonesia menerima 60 rekomendasi. Sebagai negara pihak dalam konvensi, pemerintah diminta untuk merespon terhadap 60 rekomendasi tersebut. Untuk mendapatkan informasi aktual terkait implementasi CEDAW, Direktorat Jenderal HAM melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Terkini, tim dari Direktorat Instrumen
Jakarta, ham.go.id – Pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di tanah air. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melakukan review terhadap sejumlah produk hukum di daerah. Bersama KemenPPPA, Direktorat Jenderal HAM membahas sejumlah produk hukum di daerah yang diduga berpotensi diskriminatif terhadap perempuan, Senin (8/5). Koordinator Instrumen Hak Ekosob, Farida Wahid, menjadi
