Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menggelar Rapat Analisa Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada Jumat, (24/6). Hal ini bertujuan agar peraturan yang disusun dapat menjamin perlindungan anak dan pemenuhan haknya. Koordinator Instrumen Hak Ekonomi Sosial Budaya, Farida W Ghifari membuka rapat tersebut. […]
Jakarta, ham.go.id – Pemerintah terus melakukan peningkatan dalam upaya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tanah air. Terkini, dikabarkan pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tengah menggodok sebuah regulasi di tingkat kementerian yang mendorong peningkatan kualitas keluarga. Ada pun Rancangan PermenPPPA yang tengah disusun tersebut adalah tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Upaya […]
Jakarta, ham.go.id – Direktur Instrumen HAM, Betni Humiras Purba, menjadi narasumber pada acara diskusi daring bertajuk “Put An End To All Judicial Harassment To Protect And Expand Civic Space”, Selasa (21/6). Hadir dari ruang kerjanya, Betni, menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam melakukan perlindungan HAM bagi siapapun termasuk bagi para pembela HAM. “Jika menilik pada regulasi, […]
Jakarta, ham.go.id – Pemerintah tengah mewacanakan penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penguatan moderasi beragama (Rperpres PMB). Sebagai instansi pemerintah yang membidangi urusan HAM, Direktorat Jenderal HAM turut berkontribusi dalam memberikan masukan dan rekomendasi terhadap draft rancangan peraturan presiden yang tengah disusun tersebut. Untuk memberikan penguatan dari perspektif HAM terhadap Rperpres PMB, Direktorat Jenderal HAM menggelar […]
Jakarta, ham.go.id – Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia atau (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) / CAT, merupakan salah satu instrumen HAM terpenting dan secara eksklusif mengatur isu penyiksaan. Konvensi tersebut mewajibkan negara-negara yang telah menandatangani perjanjian untuk melarang […]
Jakarta, ham.go.id – Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi konvensi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Komite Hak Penyandang Disabilitas secara periodik. Terkait hal ini, Ditjen HAM menggelar rapat penyusunan […]
Jakarta, ham.go.id – Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia termasuk untuk menjaga pluralisme dan kerukunan rakyat. Dalam rangka memberikan perspektif HAM dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Ditjen HAM menggelar rapat penyusunan analisis dan rekomendasi Peraturan Perundang-undangan pada Senin, (13/06). Rapat dipimpin oleh Direktur Instrumen HAM, Betni Humiras Purba, […]
Tangerang, ham.go.id – Penyusunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia (IHAMI) terus dibahas secara intensif. Untuk mempercepat proses penyusunan IHAMI, Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat konsinyering selama 3 hari (8-10 Juni 2022) di Hotel Mercure, Tangerang. Hadir secara daring, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, membuka kegiatan konsinyering penyusunan IHAMI. Menurut Direktur Jenderal HAM, IHAMI nantinya akan […]
Jakarta, ham.go.id – Sebagai bentuk komitmen negara pihak dalam (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) / CAT, Pemerintah Indonesia diminta untuk menyampaikan laporan periodik atas implementasi konvensi terkait di tanah air kepada komite. Berdasarkan kabar yang diterima, pemerintah Indonesia akan menyampaikan laporan periodik terkait implementasi konvensi yang dikenal juga […]
Jakarta, ham.go.id – Pemerintah tengah mewacanakan penyusunan rancangan peraturan presiden (Ranperpres) tentang penguatan moderasi beragama. Dalam upaya memberikan analisis dan rekomendasi terhadap rancangan perpres yang tengah disusun tersebut, Direktorat Jenderal HAM mengkaji lebih dalam terkait substansi dari perspektif HAM melalui rapat internal yang digelar pada Senin (6/6). Direktur Instrumen HAM, Betni Humiras Purba, memimpin rapat […]
