YOGYAKARTA, ham.go.id – Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia diperingati pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya. Hari HAM Sedunia ke-74 Tahun 2022 diperingati dengan mengusung tema ‘Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju (Dignity, Freedom, And Justice For All)’. Puncak Hari HAM Sedunia ke-74 akan dilaksanakan pada 12 Desember 2022. Pada puncak
YOGYAKARTA, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY menggelar Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM Berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022. Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY terus berkomitmen dalam upaya pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi. Sosialisasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dilaksanakan di
Yogyakarta, ham.go.id – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY melaksanakan Penandatanganan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM Kanwil Kemenkumham DIY Tahun 2022. Penandatanganan yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham DIY dilaksanakan oleh seluruh jajaran satuan kerja Kanwil Kemenkumham DIY, Rabu(27/4/2022). “Berharap dengan kegiatan tersebut bisa menjadi momentum jajaran Kemenkumham untuk meningkatkan layanan kepada
YOGYAKARTA, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY melaksanakan persiapan Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah Tahun 2022. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, Imam Jauhari, mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyukseskan capaian pelaksanaan Aksi HAM di DIY. Persiapan Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah Tahun 2022 dilaksanakan di Wisma Tamu Pengayoman, Wirogunan,
YOGYAKARTA, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY menggelar rapat Persiapan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM DIY Tahun 2022. Seluruh Kabupaten/Kota di DIY siap untuk meraih kembali predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melaksanakan amanat UUD 1945 dan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Persiapan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilaksanakan di
Yogyakarta, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung kegiatan sosialisasi aplikasi Penilaian Resiko Bisnis dan HAM (PRISMA) oleh Direktorat Jenderal HAM pada Rabu (19/1/22). Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di dalam dinamika bisnis khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghormatan,pemajuan, pemenuhan maupun perlindungan dan
Yogyakarta, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen lainnya mengenai hak asasi manusia. Guna memberikan penguatan dan modal pengetahuan tentang pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia khususnya bagi
Yogyakarta, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen lainnya mengenai hak asasi manusia. Pentingnya pemahaman atas HAM terutama bagi penyandang disabilitas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi tujuan kantor wilayah
Yogyakarta, ham.go.id – Prinsip Hak Asasi Manusia ( HAM) merupakan salah satu pengarusutamaan dalam setiap kebijakan pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. Substansi tugas dan tanggung jawab pelaksana rencana aksi ham merupakan tanggung jawab unsur pemerintah. Pemerintah melalui aksi kebijaksanaannya merupakan pemangku kewajiban dan berperan dalam menyelenggarakan aksi ham. Guna mengoptimalkan kebijakan,kewajiban dan merealisasikan ham
Yogyakarta, ham.go.id – Prinsip Hak Asasi Manusia ( HAM) merupakan salah satu pengarusutamaan dalam setiap kebijakan pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. Substansi tugas dan tanggung jawab pelaksana rencana aksi ham merupakan tanggung jawab unsur pemerintah. Pemerintah melalui aksi kebijaksanaannya merupakan pemangku kewajiban dan berperan dalam menyelenggarakan aksi ham. Guna mengoptimalkan kebijakan,kewajiban dan merealisasikan ham
