Banjarmasin, ham.go.id – Pada Rabu, (16/11) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel) mendapat kunjungan dari Tim Diseminasi dan Penguatan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI serta Tim Riset Kebijakan di Bidang Perancanaan Teknis. Kunjungan kali ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi prasarana dan sarana pelaksanaan Pembangunan Lembaga Publik Berbasis
Barito Kuala, ham.go.id – Sebagai wadah konsultasi tentang sejauh mana penegakan HAM di daerah sehingga terwujud unsur-unsur pemerintahan yang di dalamnya bernuansa HAM yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama SKPD pelaksana yang mana berkaitan dengan 7 Hak Dasar dalam Permenkumham terbaru di laksanakan kegiatan Assesmen Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM). Kali ini assesmen dilakukan untuk
Banjarbaru, ham.go.id – Memperingati Hari HAM Internasional yang jatuh pada tanggal 10 Desember kemarin, hari ini Senin (14/12) Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-72 dengan tema “Recover Better Stand Up for Human Rights”. Salah satu inti dalam kegiatan ini adalah pemberian penghargaan kepada Bupati/Walikota yang mendapatkan predikat sebagai Kabupaten/Kota Peduli
Banjarmasin, ham.go.id – Bertempat di Hotel Mercure Banjarmasin, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Penguatan Pelayanan Publik Berbasis HAM serta Pengukuhan Tim Pos Yankomas di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel. Kegiatan ini menghadirkan orang nomor satu di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI, yakni Direktur Jenderal HAM (Dirjen HAM),
Banjarmasin, ham.go.id – Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan Diseminasi Hak Asasi Manusia dalam rangka Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kabupaten/Kota bertempat di Hotel Mercure Banjarmasin, Kamis, (16/7). Untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM, Kanwil Kemenkumham berupaya memberdayakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi di Kalimantan
Banjarmasin, ham.go.id – Setelah melaksanakan Rapat Kerja Capaian Aksi HAM, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Bidang HAM mengumpulkan kembali perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2020. Tetap menggunakan media virtual video conference, peserta kegiatan merupakan perwakilan dari Biro Hukum Provinsi
Banjarmasin, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Kerja Pelaporan Capaian Aksi HAM Tahun 2020 yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Pokok utama pelaksanaan ini, Kanwil Kemenkumham Kalsel berupaya menggenjot sekaligus mengajak seluruh stakeholder yang terkait dalam penilaian Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan untuk berjuang, baik
Banjarmasin, ham.go.id – Rapat Evaluasi dan Bimtek Persiapan Penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM dilaksanakan pada Rabu (04/03) di Ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Kegiatan Pejabat Pimti Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas beserta Fungsional Umum bidang HAM pada Kanwil Kalsel serta para peserta perwakilan Biro Hukum Provinsi Kalimantan
Banjarmasin, ham.go.id – Sub Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kalsel pada hari Selasa (3/3), menggelar kegiatan Pelaporan Capaian Aksi HAM Kab/Kota 2020 yang dilaksanakan di Rumah Makan Sederhana, Banjarmasin. Rapat ini membahas kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkan capaian aksi HAM pada sistem pemantauan KSP, evaluasi terhadap hasil capaian aksi pelaporan pelaksanaan aksi
Palangkaraya, ham.go.id – Dalam rangka menghimpun masukan dan gagasan terkait naskah draf awal rekomendasi aksi bisnis Hak Asasi Manusia dalam Rancangan Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2020-2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalsel melalui Kepala Bidang HAM Kalsel, Rosita Amperawati dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Sri Yunita beserta JFU
