Samarinda, ham.go.id – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan menyamakan persepsi penyelenggaraan pemajuan HAM di Wilayah, Bidang HAM melaksanakan kegiatan Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah Tahun 2022 di ruang Rapat Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Konsultasi Teknik dipimpin oleh Kepala Bidang HAM (Umi Laili), yang di dampingi Kepala Sub Bidang […]
Kutai Kertanegara – Menindaklanjuti surat dari Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat atas dugaan Pelanggaran HAM yang terjadi di Wilayah II (Kalimantan Timur) ke Kanwil Kemenkumham Kaltim dengan adanya pengaduan masyarakat ke Menteri Hukum dan HAM RI, Kanwil Kaltim melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait untuk menggali duduk permasalahan yang sebenarnya ke Dinas ESDM Kab. Kukar, Rabu (08/06). Kunjungan […]
Tenggarong, ham.go.id – Presiden Joko Widodo telah menetapkan Kalimantan Timur sebagai daerah Ibu Kota Negara (IKN) yang baru sejak Tahun 2019 lalu, dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara maka semakin jelas wilayah yang akan menjadi lokasi pembangunan IKN yaitu sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. […]
Samarinda, ham.go.id – Ketika pemerintah menjalankan fungsi sebagai “Guardian of Human Right” (pengawal hak asasi), pemerintah memiliki kewajiban untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tingkat pusat dan Kantor […]
Samarinda, ham.go.id – Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, Kanwil Kemenkumham Kaltim mempunyai tugas penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan (P5HAM) di Kalimantan Timur. Untuk itu, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia melalui Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) mengunjungi Kanwil Kemenkumham Kaltim sebagai upaya menyatukan […]
Ujoh Bilang, ham.go.id – Mahakam Ulu, Kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur Indonesia yang saat ini masih masuk ke dalam 122 daerah 3 T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) Dengan keterbatasan akses layanan transportasi tidak menghalangi semangat Bidang HAM – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim dalam melaksanakan perannya meningkatkan capaian pelaporan Aksi HAM melalui koordinasi […]
Barong Tongkok, ham.go.id – Ditiadakannya Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 tidak mengurangi semangat Pemerintah Daerah dalam upaya Pemajuan dan Penegakan HAM di Wilayah, termasuk Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang mendapat predikat Cukup Peduli HAM pada Tahun 2020. Dan sebelumnya pada Tahun 2019 mendapat predikat Peduli HAM. Upaya meningkatkan kembali penghargaan menjadi Peduli HAM menjadi […]
Samarinda, ham.go.id – Sebagai komitmen kuat Kanwil Kemenkumham Kaltim dalam upaya Pemenuhan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia, hari ini Rabu, (09/02/2022) Kanwil Kemenkumham Kaltim kembali malaksanakan kegiatan Rapat Persiapan Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi Kaltimtara Tahun 2022 secara hybrid. Setelah kemarin sukses menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM bagi Pemerintah Daerah se Kaltimtara. Kegiatan ini […]
Samarinda, ham.go.id – Peduli HAM adalah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM. Untuk mewujudkan hal tersebut Selasa, (08/02/2022) dan Rabu, (09/02/2022), Kanwil Kemenkumham Kaltim melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. dan Rapat Persiapan Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah, Provinsi Kaltimtara Tahun 2022 secara hybrid selama dua hari berturut-turut. […]
SAMARINDA, ham.go.id – Dalam upaya Pemajuan dan Penegakan HAM di wilayah, Bidang HAM Kanwil Kumham Kaltim tentu tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia di wilayah. Diperlukan kolaborasi dan sinergitas secara intens dengan stakeholders terkait dalam hal ini pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pemerintahan di daerah sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 53 […]
