Jakarta, ham.go.id – Pemenuhan hak asasi manusia menjadi hal yang integral dalam bisnis, tidak terkecuali bagi badan usaha milik negara. Direktur Jenderal HAM, Mualimin menerima kunjungan Pertamina Group pada Senin, (30/1) dalam rangka koordinasi dan konsultasi seputar penerapan prinsip hak asasi manusia di lini bisnisnya. “Kami tentunya mengapresiasi PT. Pertamina dan beberapa anak perusahaan yang
Jakarta, ham.go.id – #SobatHAM tahu nggak sih bahwa selain menyediakan pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM, pemerintah juga punya program-program pemajuan HAM lainnya seperti bisnis dan HAM, Kabupaten/Kota Peduli HAM, dan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia? Kita bahas lebih mendalam tentang program tersebut di Podcast Bicara HAM episode “Outlook 2023: Kerja Sama HAM” bersama narasumber dari
Jakarta, ham.go.id – Targetkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) dapat segera disahkan pada tahun ini. Demikian disampaikan Plt. Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, pada acara Rapat Rencana Kerja 2023 United Nation Development Programme (UNDP), di Hotel Sari Pasific Jakarta, Rabu (11/1). “Draft ini telah disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2019
Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka mendukung kesuksesan pelaksanaan RANHAM, Panitia Nasional RANHAM membutuhkan Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi RANHAM. Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi RANHAM dimaksudkan untuk membantu Direktorat Jenderal HAM agar lebih efektif dalam melakukan evaluasi yang berbasis outcome (hasil) serta untuk mengembangkan sistem aplikasi pelaporan RANHAM berbasis web yang baru. Pendaftaran dibuka mulai
Jakarta, ham.go.id – Dalam mendorong pemajuan HAM di tanah air, Direktorat Jenderal HAM senantiasa membangun kolaborasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri. Raoul Wallenberg Institute (RWI) merupakan salah satu mitra asing yang turut mendukung kerja-kerja Direktorat Jenderal HAM dalam pemajuan HAM di tanah air. Dalam program Kabupaten Kota
Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka pertukaran pandangan, rekomendasi praktis dan rencana ke depan untuk menjawab tantangan perlindungan HAM pasca-pandemi, khususnya pemenuhan hak sipil dan politik di ASEAN, Direktorat Jenderal HAM hadir pada Forum AICHR-SEANF Consultation pada Jumat, (16/12/2022). “Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam perlindungan HAM bagi orang yang terampas kemerdekaannya baik di dalam Konstitusi maupun
Kupang, ham.go.id – Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, sedangkan bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan mendukung hak asasi manusia, termasuk hak kelompok rentan seperti hak anak dan wanita. Sebagai salah satu upaya perlindungan hak anak di sektor bisnis, Ditjen HAM menggelar Workshop Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Strategi Bisnis dan HAM di
Jakarta, ham.go.id – Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, menjadi narasumber pada kegiatan Webinar bertajuk “Implementasi Industrial Peace Audit, Human Rights Due diligence dan Respectful Workplace untuk Mendorong Keberlanjutan Perusahaan,” Rabu, (7/12). Pada acara yang dihelat Pertamina secara daring tersebut, Hajerati menuturkan bisnis dan HAM sejatinya telah diperkenalkan dan diimplementasikan dalam regulasi di Indonesia. “Apabila ditelisik
Jakarta, ham.go.id – Jelang akhir tahun 2022, Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat verifikasi aksi HAM B12 selama 2 (dua) hari, 5-6 Desember 2022 yang dibuka langsung oleh Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta Pusat. Pada rapat yang diikuti para verifikator aksi HAM ini, Hajerati menghimbau waktu yang disediakan selama tiga
Jakarta, ham.go.id – Aplikasi PRISMA merupakan salah satu inovasi Direktorat Jenderal HAM dalam mendorong pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air. Setelah berjalan sejak 2021 silam, PRISMA kini akan dikembangkan lebih lanjut. Bekerja sama dengan Raoul Wallenberg Institute (RWI), Direktorat Jenderal HAM telah melakukan serangkaian diskusi terkait pengembangan PRISMA. Kini, Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat
