Gorontalo, ham.go.id – Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, menghadiri Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Gorontalo, Kamis (9/3). Acara yang dihelat di Hotel Citimall Gorontalo ini diikuti oleh Kakanwil KemenkumHAM Gorontalo, Kepala Biro Hukum Setda Gorontalo, beserta para Kepala OPD di provinsi Gorontalo. Selepas pengukuhan, para peserta mengikuti pengarahan dari Plt. Direktur Jenderal
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menggelar Focused Group Discussion (FGD) Bisnis dan HAM, Jumat (24/2). Pertemuan yang digelar di Hotel Wyndham Jakarta tersebut membahas mengenai Penguatan Substansi Rancangan Peraturan Presiden Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Plt. Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir secara daring dari ruang kerjanya membuka berlangsungnya acara. Menurut Dhahana,
Makassar, ham.go.id – Memastikan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia terus dilaksanakan. Tim dari Direktorat Jenderal HAM dipimpin oleh Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati didampingi Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menghadiri Giat Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Pelaporan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP
Makassar, ham.go.id – Upaya pemerintah daerah kabupaten/kota se Sulawesi Selatan dalam meningkatkan peran dan tanggungjawabnya guna memberikan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM kepada masyarakat terus diperlihatkan. Hal ini juga terlihat dengan keberhasilan 18 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 memperoleh predikat Peduli HAM. Untuk menunjang hal tersebut, Direktorat Jenderal HAM
Jakarta, ham.go.id – Pemenuhan hak asasi manusia menjadi hal yang integral dalam bisnis, tidak terkecuali bagi badan usaha milik negara. Direktur Jenderal HAM, Mualimin menerima kunjungan Pertamina Group pada Senin, (30/1) dalam rangka koordinasi dan konsultasi seputar penerapan prinsip hak asasi manusia di lini bisnisnya. “Kami tentunya mengapresiasi PT. Pertamina dan beberapa anak perusahaan yang
Jakarta, ham.go.id – #SobatHAM tahu nggak sih bahwa selain menyediakan pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM, pemerintah juga punya program-program pemajuan HAM lainnya seperti bisnis dan HAM, Kabupaten/Kota Peduli HAM, dan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia? Kita bahas lebih mendalam tentang program tersebut di Podcast Bicara HAM episode “Outlook 2023: Kerja Sama HAM” bersama narasumber dari
Jakarta, ham.go.id – Targetkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) dapat segera disahkan pada tahun ini. Demikian disampaikan Plt. Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, pada acara Rapat Rencana Kerja 2023 United Nation Development Programme (UNDP), di Hotel Sari Pasific Jakarta, Rabu (11/1). “Draft ini telah disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2019
Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka mendukung kesuksesan pelaksanaan RANHAM, Panitia Nasional RANHAM membutuhkan Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi RANHAM. Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi RANHAM dimaksudkan untuk membantu Direktorat Jenderal HAM agar lebih efektif dalam melakukan evaluasi yang berbasis outcome (hasil) serta untuk mengembangkan sistem aplikasi pelaporan RANHAM berbasis web yang baru. Pendaftaran dibuka mulai
Jakarta, ham.go.id – Dalam mendorong pemajuan HAM di tanah air, Direktorat Jenderal HAM senantiasa membangun kolaborasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri. Raoul Wallenberg Institute (RWI) merupakan salah satu mitra asing yang turut mendukung kerja-kerja Direktorat Jenderal HAM dalam pemajuan HAM di tanah air. Dalam program Kabupaten Kota
Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka pertukaran pandangan, rekomendasi praktis dan rencana ke depan untuk menjawab tantangan perlindungan HAM pasca-pandemi, khususnya pemenuhan hak sipil dan politik di ASEAN, Direktorat Jenderal HAM hadir pada Forum AICHR-SEANF Consultation pada Jumat, (16/12/2022). “Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam perlindungan HAM bagi orang yang terampas kemerdekaannya baik di dalam Konstitusi maupun
