Jakarta, ham.go.id – Tingkatkan pemahaman atas pelaksanaan survey IPK, IKM, dan Integritas Organisasi, Direktorat Jenderal HAM menggelar sosialisasi aplikasi 3AS dan pengisian survei integritas organisasi, Jumat (13/1). Acara yang diikuti oleh para pegawai Direktorat Jenderal HAM ini digelar secara daring. Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Aman Riyadi, menjadi narasumber pada sosialisasi aplikasi buatan Balitbang KumHAM tersebut.
Jakarta, ham.go.id – Dorong pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal HAM kembali menyelenggarakan sosialisasi terkait PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Kamis (12/1). Setelah sehari sebelumnya Direktorat Jenderal HAM telah menggelar sosialisasi terkait PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 terkait pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Acara Sosialisasi yang
Jakarta, ham.go.id – Sebagai langkah mendorong peningkatan kualitas SDM, Direktorat Jenderal HAM menggelar sosialisasi PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Acara Sosialisasi tersebut digelar di ruang rapat utama, Rabu (11/1). Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Aman Riyadi, membuka acara yang diikuti seluruh pegawai Direktorat Jenderal HAM. Aman mengingatkan seluruh pegawai agar
Jakarta, ham.go.id – Tingkatkan kolaborasi dan sinergi kerja bersama, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM bersama dengan para pimti pratama di lingkungan Direktorat Jenderal HAM duduk bersama membahas seputar target kinerja Direktorat Jenderal HAM tahun 2023. Para JFT baik madya maupun muda di masing-masing Direktorat dan Sekretariat Direktorat Jenderal HAM turut hadir dalam rapat pembahasan siang ini.
Jakarta, ham.go.id – Sekretariat Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat internal pembahasan petunjuk pelaksanaan dan teknis pengadaan barang/jasa dan administrasi keuangan tahun 2023, Senin (9/1). Pertemuan diselenggarakan di ruang rapat utama. Dalam pertemuan kali ini, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Aman Riyadi, memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai di internal Sekretariat Direktorat Jenderal HAM. (Humas DJHAM)
Jakarta, ham.go.id – Sekretaris Direktorat Jenderal HAM Aman Riyadi gelar ramah tamah bersama dengan seluruh jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal HAM. Pertemuan yang di gelar di ruang rapat utama Ditjen HAM merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Pimpinan yang dibahas di senin sore, Selasa (3/1). Di hadapan seluruh jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal HAM Aman menekankan beberapa
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menggelar pelantikan bagi sejumlah pejabat administrasi dan pejabat fungsional, Senin (19/12). Acara pelantikan diselenggarakan di ruang rapat utama. Direktur Kerja Sama, Hajerati, menjadi pejabat yang melantik para pejabat administrator dan fungsional siang ini. Dalam sambutannya, Hajerati mengungkapkan bahwa promosi dan rotasi merupakan hal yang biasa terjadi dalam organisasi. “Buatlah
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menggelar acara “Pengantar Tugas” Pak Bambang Iriana Djajaatmadja. Acara pengantar tugas Sekretaris Direktorat Jenderal HAM ke Analis Hukum Ahli Utama tersebut diselenggarakan di ruang rapat utama, Senin (19/12). Pada acara kali ini turut hadir Direktur Kerja Sama HAM selaku Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Direktur Yankomas HAM, dan Direktur
Bogor, ham.go.id – Setelah sekian lama, akhirnya terlaksana juga. Bertempat di Aston Hotel and Resort Bogor, Direktorat Jenderal HAM menggelar agenda penguatan kinerja Selasa – Rabu (22 -23 November 2022) Selama dua hari satu malam, para pegawai termasuk PPNPN Direktorat Jenderal HAM saling berbagi keceriaan bersama di resort dengan pemandangan pegunungan kawasan Bogor itu. Pembukaan
Jakarta, ham.go.id – Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) merupakan salah satu program pemerintah yang menjadi sarana untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Dalam rangka penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun 2022, Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat finalisasi KKP HAM pada Senin, (24/10). “Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilaksanakan guna mewujudkan kewajiban dan tanggung
