Sukoharjo, ham.go.id – Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang diwakili Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan didampingi pelakasana Bidang HAM hadiri Rapat Koordinasi Stakeholder Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023. Di Ruang Rapat Wijaya 2 Gedung Menara Wijaya Lantai 9 Setda Kabupaten Sukoharjo. Selasa (29/08). Kegiatan di buka langsung oleh Sekda
Jakarta, ham.go.id-Salah satu wujud pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan prinsip dan nilai HAM. Hal ini sesuai dengan ketentuan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kemanusiaan. Dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) bahwa Negara memberikan
Oxford – Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama, Universitas Brigham Young, bekerja sama dengan Sekolah Hukum Notre Dame dan Universitas Oxford, dalam upaya menggalang dukungan global untuk menetapkan Hari Martabat Manusia melalui Resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi PBB ini akan memberikan pengakuan atas
Riau, ham.go.id – Ditjen HAM melakukan Kunjungan di Provinsi Riau, dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran dan Pemantauan Pos Pengaduan HAM di Lapas Klas IIA Bangkinang. Di Lapas Kelas IIA Bangkinang, DItjen HAM melalui Direktorat Yankomas menyampaikan bahwa Pos Yankomas, yang sekarang telah berubah nomenklaturnya menjadi Pos Pengaduan HAM, dibuat untuk mendekatkan layanan pengaduan
Kalimantan Timur, ham.go.id – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia lakukan Koordinasi Dugaan Pelanggaran HAM dan Pembinaan Pos Yankomas, yang dilaksanakan di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur. (27/7) Selain di Kanwil Rapat Koordinasi juga dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Biro Perekonomian Pemprov Kaltim membahas Pemenuhan Hak Atas Pangan berkenaan dengan permasalahan kelangkaan
Pangkalpinang, ham.go.id – Dalam rangka mengembangkan sinergitas Kantor Wilayah dengan Pemerintah Provinsi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemajuan HAM di Daerah, Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Babel adakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Babel, Kamis (23/02). Dalam sambutannya Kepala Bidang HAM, Suherman mengatakan, maksud kegiatan tersebut untuk memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan tanggung jawab melaksanakan
Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat koordinasi teknis HAM secara daring, Rabu (8/2). Plt. Direktur Jenderal HAM bersama sejumlah pimti pratama hadir memberikan pengarahan kepada seluruh Kanwil KemenkumHAM dari ruang rapat utama. Dalam sambutannya, Mualimin Abdi kembali mengingatkan seluruh jajaran di Kanwil tentang pentingnya mengimplementasikan HAM dalam menjalankan tugas selaku ASN. “HAM ini amanat konstitusi, maka
Palangkaraya, ham.go.id -Didampingi Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi melakukan pembinaan terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), di Kalimantan Tengah, Selasa (1/11). Dalam lawatan hari pertama di Kalimantan Tengah, Direktur Jenderal HAM mengunjungi sejumlah titik di antaranya Kanwil KemenkumHAM Kalimantan Tengah, Kanim Kelas I Non TPI Palangkaraya, Rutan Kelas II A
Jakarta, ham.go.id – Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan/ Konvensi CAT, yang disahkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998. Dalam rangka menyusun laporan periodik mengenai perkembangan implementasi konvensi tersebut ke Komite Menentang Penyiksaan, Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat penyusunan pada Senin, (31/10). “Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Jakarta Selatan, ham.go.id – Bertempat di Hotel Gran Melia Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal HAM menggelar agenda penguatan reformasi birokrasi bertajuk “Sosialisasi dan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Budaya Anti Korupsi,” Senin (17/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal HAM dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Direktur Jenderal HAM, Mualimin
