Singaraja, ham.go.id – Dalam upaya monitoring pelaksanaan Pos Pengaduan HAM di Unit Pelaksana Teknis (UPT), Tim dari Direktorat Jenderal HAM melakukan kunjungan ke Lapas Kelas IIB Singaraja, Kamis (8/6). Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai adanya pengaduan, kendala yang dihadapi, serta harapan dan masukan dari pihak UPT terkait Pos Pengaduan HAM. Tim yang terlibat
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal kembali menggelar rapat pembahasan terkait pemberian layanan prioritas dokumen kewarganegaraan bagi para eksil yang ada di luar negeri. Rapat ini merupakan langkah percepatan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Pembahasan pemberian layanan prioritas ini digelar di ruang rapat
Kupang, ham.go.id – Tim Direktorat Yankomas bersama Kanwil KemenkumHAM NTT melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT polemik jam masuk sekolah di beberapa SMA di Kota Kupang, Selasa (30/5). Berdasarkan hasil pembahasan bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, kebijakan jam masuk sekolah pada pukul 05.30 WITA merupakan inisiatif Gubernur Nusa Tenggara
Surabaya, ham.go.id – Bertempat di ruang rapat Divisi Pemasyarakatan Kanwil KemenkumHAM Jawa Timur, diselenggarakan rapat koordinasi dan klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran HAM, Selasa (30/5). Mewakili Direktorat Jenderal HAM, Koordinator Yankomas Wilayah III beserta jajaran mengikut berlangsungnya rapat. Mewakili KadivyankumHAM Jawa Timur, Kepala Bidang Pemajuan HAM, Ibu Wiwit, memimpin berlangsungnya rapat. Pasalnya, KadivyankumHAM pada kesempatan yang
Kendari, ham.go.id – Dalam penanganan permasalahan HAM, Direktorat Jenderal HAM acapkali mesti melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah. Kali ini, Koordinator Yankomas Wilayah I Direktorat Yankomas HAM bertolak ke Sulawesi Tenggara, Kamis (25/5) untuk melakukan rapat koordinasi bersama Pengaduan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Tindak Pidana Korupsi Kepolisan Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) Tim
Sungailiat, ham.go.id – Pos Pengaduan HAM di daerah semakin menggeliat, Setelah Gianyar, semangat serupa merambah ke wilayah lain di Indonesia Terkini dikabarkan Kabupaten Bangka menjalin PKS bersama dengan Kanwil KemenkumHAM Bangka Belitung dalam pembentukan Pos Pengaduan HAM di tingkat kecamatan. PKS antara kedua belah pihak dilaksanakan di Hotel Puri Ansell Sungailiat, Kamis (25/5). Koordinator Yankomas
Konawe, ham.go.id – Dalam rangka penguatan Pos Pengaduan HAM, Direktorat Jenderal HAM melakukan monitoring di sejumlah UPT KemenkumHAM. Kali ini, Koordinator Yankomas Wilayah I beserta jajaran mengunjungi Rutan Kelas IIB Unaaha di Sulawesi Tenggara, Rabu (24/5). Menurut Koordinator Yankomas Wilayah I, Edwin Purba, fasilitas Pos Pengaduan HAM di Rutan Kelas IIB sudah cukup memadai. Kondisi
Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat Penyusunan Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Dikomunikasikan, Selasa (23/5). Acara yang dihelat di ruang rapat utama Badan Strategi dan Kebijakan Hukum dan HAM pagi ini membahas mengenai permasalahan anak hasil perkawinan campur dan pelaksanaan eksekusi hak asuh anak berdasarkan Putusan Pengadilan. Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra,
Pidie, ham.go.id – Ditjen HAM bersama Kementerian Lembaga terkait gelar audiensi dengan Bupati Pidie dalam rangka persiapan pelaksanaan Kick Off Meeting Pelaksanaan Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat. Audiensi yang dilaksanakan di Pendopo Kantor Bupati Pidie dihadiri oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM, KSP, Tim Direktorat Yankommas beserta Kanwil Kemenkumham Provinsi Aceh, PUPR, Kementan,
Banda Aceh, ham.go.id – Direktur Yankomas HAM, Pagar Butar Butar, dan jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh langsung membahas rencana tindaklanjut selepas mengikuti Rapat Koordinasi Tim Gabungan Kementerian/Lembaga dalam rangka persiapan Kick Off Pelaksanaan Rekomendasi Pelanggaran HAM yang Berat, Selasa (16/5). Dalam pertemuan di Kanwil, Pagar menjelaskan bahwa sejumlah langkah yang mesti dilakukan oleh
