Pedoman ini diharapkan dapat menjadi petunjuk yang memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pemerintah daerah sebagai pelaksana, dan Kantor Wilayah Kemenkumham sebagai pemeriksa dokumen KKP HAM.
Pedoman ini diharapkan dapat menjadi petunjuk yang memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pemerintah daerah sebagai pelaksana, dan Kantor Wilayah Kemenkumham sebagai pemeriksa dokumen KKP HAM.