• Version 1.0.0
• Download 90
• File Size 248.03 KB
• File Count 1
• Create Date January 8, 2016
• Last Updated January 8, 2016

Diskursus Politik Perempuan

Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  (Committee  on  the Elimination  of  Discrimination  against  Women  atau  selanjutnya disebut  CEDAW)  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984,   secara  de  jure  persamaan  hak  dan  kewajiban  antara  perempuan dan laki-laki sudah dijamin dalam perundang-undangan,  Selanjutnya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Pemilihan Umum pasal 55, menyebutkan bahwa: Daftar bakal calon anggota  DPR,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga  puluh  persen)  keterwakilan  perempuan).  Hal  ini menggambarkan  ada  peningkatan  agenda  gerakan  perempuan dalam politik.

Partisipasi  politik  perempuan  merupakan  kegiatan  perempuan atau  kelompok  perempuan  untuk  ikut  serta  secara  aktif  dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.  Kegiatan  ini  mencakup  tindakan  seperti  memberikan suara  dalam  pemilihan  umum,  menghadiri  rapat  partai  atau kelompok  kepentingan,  mengadakan  hubungan  dengan  pejabat pemerintah  atau  anggota  parlemen  dan  sebagainya.  Hakikat  dari partisipasi ini adalah kemandirian yang berarti bahwa setiap individu perempuan  yang  melakukan  partisipasi  haruslah  berasal  dari  diri sendiri,  atas  dasar  inisiatif  atau  kemauan  sendiri.  Salah  satu indikator yang dapat dipergunakan untuk melihat tingkat partisipasi perempuan  adalah  keterwakilan  mereka  di  lembaga  negara,  baik tingkat legislatif, eksekutif maupun yudikatif.