• Version 1.0.0
• Download 1249
• File Size 579.38 KB
• File Count 1
• Create Date January 8, 2016
• Last Updated January 8, 2016

Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pemahaman Hak Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan (HTSDP)  dapat  dimulai  dari  bagaimana  pengaturan  dalam suatu  Instrumen  HAM  Nasional  dan  Internasional.  Dalam pengaturan  tersebut  akan  tergambar  sebuah  norma  yang berada  dalam  peraturan-peraturan  tersebut.  Supaya
pembahasan  tentang  hak  ini  dapat  lebih  fokus,  walaupun sebenarnya  banyak  instrumen  yang  dapat  dipakai  untuk membahas Hak Turut Serta Dalam Pemerintahansecara tidak langsung,  alangkah  lebih  baik  kita  membatasi  pada instrumen internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(DUHAM)  adalah  dokumenyang  merupakan tonggaksejarahhak  asasi  manusia,  yang  diproklamasikan oleh  Majelis  Umum PBB di Paris pada 10 Desember 1948, dan secara khusus dalam hukum Indonesia, yaitu UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai instrumen yang mengatur Hak Asasi Manusia di Indonesia.