Makassar, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) menargetkan capaian maksimal dalam Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Tahun 2023. Mendorong tercapainya target tersebut, Kemenkumham Sulsel terus menggenjot seluruh UPT jajarannya untuk memenuhi indikator layanan publik yang berbasis HAM. Seperti pada giat monitoring yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan
Makassar- Menghadapi Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Tim dari Kantor Wilayah Sulawesi Selatan monitoring kesiapan Lapas Kelas IIB Takalar, Rutan Kelas IIB Bantaeng, dan Rutan Kelas IIB Sinjai, Rabu-Jumat (08-10/03). Monitoring ini dilaksanakan dalam rangka mengecek kesiapan fasilitas penunjang dan data dukung serta memberikan penguatan terkait
Makassar- Kanwil Kemenkumham Sulsel terus mendorong seluruh Pemerintah Daerah di Sulsel untuk mengikuti Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dan melakukan Pelaporan Aksi HAM. Capaian 18 Kabupaten/Kota dengan Predikat Peduli HAM pada Tahun 2022 berkomitmen terus ditingkatkan. Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel terus laksanakan giat kooordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah daerah, salah satunya melalui
Makassar, ham.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel diwakili Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati hadir menjadi Narasumber dalam Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Aksi HAM Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kab. Maros, Selasa (22/03). Utary menyampaikan apresiasi terhadap Kab. Maros yang telah meraih Predikat Peduli HAM dalam penilaian Kota/Kab Peduli (KKP) HAM secara berturut-turut selama
Makassar, ham.go.id – Pastikan hadirnya produk Hukum berperspektif HAM di Sulawesi Selatan, Kanwil Kemenkumham Sulsel Gelar Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Produk Hukum Daerah & Pendalaman Materi Perancangan Ranperda membahas terntang Ranperda Kota Makassar tentang Ketertiban Umum. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggoro Dasananto mengatakan, FGD yang diselenggarakan pada Kamis kemarin merupakan agenda penting
Makassar, ham.go.id – Pastikan jaminan pemajuan dan penegakan hak asasi manusia khususnya terkait hak anak dengan berpegang pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan gelar Rapat Klarifikasi dan Mediasi yang melibatkan kedua belah pihak di Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara Makassar, Senin (28/06).
Makassar, ham.go.id – Dalam rangka persiapan penilaian Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel pantau kesiapan Rutan Bantaeng dan Lapas Bulukumba, Senin hingga Selasa 25 Mei 2021. P2HAM saat ini kian gencar didorong di Sulawesi Selatan. Kepala Kantor Wilayah, Harun Sulianto optimis capaian tahun sebelumnya bisa ditingkatkan
Makassar, ham.go.id – Menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran/permasalahan HAM, Tim Yankomas Ditjen HAM bekerja sama Tim Yankomas Sulsel gelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yankomas yang melibatkan instansi terkait, kamis (15/04). Adapun permasalahan yang dibahas terkait masalah Kepegawaian, Sengketa/Konflik Tanah, Permasalahan Ganti Rugi Lahan dan Akses Bantuan Hukum. “Kami harapkan ke depan surat tindak
Makassar, ham.go.id – Pastikan kesiapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam memfasilitasi pengaduan masyarakat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Pelanggaran HAM (Simasham) melalui Pos Yankomas, Tim dari Ditjen HAM didampingi Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Sulsel kunjungi BHP Makassar dan Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Kamis (15/04). Monitoring ini dipimpin oleh Kasubdit Yankomas Wilayah
Makassar, ham.go.id – Menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran HAM yang diterima melalui pengaduan langsung dan melalui aplikasi SIMASHAM, Tim Yankomas Kemenkumham Sulsel laksanakan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Makassar serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa (PPPA Gowa), Jumat (9/4). Pelaksanaan koordinasi di Kejaksaan Negeri Makassar dipimpin oleh Kasubbid Pengkajian,Penelitian, dan Pengembangan
