Bandung, 22/11/2018. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat mengimplementasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat diajukan kepada Tim Penilaian
