Rencana Strategis

Tata Nilai

Sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal HAM harus mengacu pada nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

  • Profesional

Aparat Direktorat Jenderal HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

  • Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

  • Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas

  • Transparan

Direktorat Jenderal HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

  • Inovatif

Direktorat Jenderal HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

 

Selain tata nilai Kami “PASTI” di atas, terdapat Nilai-nilai ASN “Ber-AKHLAK” yang merupakan fondasi baru bagi Aparatur Sipil Negara demi terwujudnya satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Ber-AKHLAK merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

  • Berorientasi Pelayanan

Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat: memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; melakukan perbaikan tiada henti

  • Akuntabel

Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan: melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi; menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

  • Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas: meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; membantu orang lain belajar; melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

  • Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan: menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; suka menolong orang lain; membangun lingkungan kerja yang kondusif

  • Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara: memegang teguh ideologi Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah; menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; menjaga rahasia jabatan dan negara

  • Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan serta menghadapi perubahan: cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; bertindak proaktif

  • Kolaboratif

Membangun kerjasama yang sinergis: memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

 

Tujuan

Sesuai dengan visi, misi dan dikaitkan dengan analisis strategis serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal HAM adalah “terlindunginya Hak Asasi Manusia

Sasaran

Sasaran Strategis kementerian Hukum dan HAM yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal HAM:

Mengacu pada sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka sasaran strategis Direktorat Jenderal HAM adalah mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dengan indikator kinerja:

  1. Persentase Institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM
  2. Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM
  3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM
  4. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan