Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU. (Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia)

“Kita mendorong, mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini telah menjadi National Focal Point untuk Bisnis dan HAM di Indonesia. Kementerian Koordinator Perekonomian beserta stakeholders akan selalu berupaya dengan maksimal untuk mengimplementasikan dan berpartisipasi untuk peningkatan ekonomi berkelanjutan serta pemenuhan Bisnis dan HAM.”

“Di tahun 2019, Pemerintah melembagakan Bisnis dan Hak Asasi Manusia dimana Hak Asasi Manusia yang lebih terarah dan tepat guna dalam hal ini Bisnis dan HAM, untuk itu terus dilakukan arah dan pedoman penghormatan, serta perlindungan Hak Asasi manusia di dalam berbagai kegiatan dunia usaha.”

“Kementerian Koordinator Perekonomian dengan kementerian dan lembaga terkait terus mendorong implementasi UNGPs di Indonesia, antara lain dengan melakukan Rencana Aksi ataupun National Action Plan (NAP) yang kemudian diubah penamaannya menjadi Peta Jalan atau Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Dan ini untuk mengintegrasikan UNGPs ke dalam kebijakan nasional, serta bertindak sebagai National Focal Point Bisnis pada periode sebelumnya.”

*) Disampaikan okeh Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU. (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) dalam National Dialogue: Indonesia Nationale Strategy on Business and Human Rights.

Youtube: https://youtu.be/7UQsVuglaw4

Post Author: operator.info2