Sri Kurniati Handayani Pane (Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM): Bicara Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM

“Setelah 3 tahun implementasi Permenkumham No. 27 Tahun 2018, pada tahun 2020 ada 240 dari 746 Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia dan mendapatkan Predikat Terbaik. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas komitmen dan kerja keras seluruh Unit Pelaksana Teknis untuk mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.” – Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Sri Kurniati Handayani Pane

Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut P2HAM adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk pemenuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Hak Asasi Manusia. Sesuai Pasal 5 Permenkumham No. 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, ada 3 indikator yang dinilai dalam pelayanan publik, yaitu: (1) aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas; (2) ketersediaan petugas yang siaga; dan (3) kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap standar pelayanan masing-masing bidang pelayanan.

Post Author: operator.info2