Direktorat Jenderal HAM www.ham.go.id

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, telah dilakukan penyesuaian formulir data capaian indikator penilaian kabupaten/Kota Peduli HAM. Formulir ini berupa file PDF, Hal ini dimaksudkan sebagai alat bantu Kabupaten/Kota untuk melaporkan data capaian indikator kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kabupaten/Kota yang tidak memahami formulir ini dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah ... Read More »

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan Talk show bertema “Implementasi Aksi HAM” dengan menghadirkan Narasumber Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi dan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial, Nahar di Radio Smartfm 95.9 FM pukul 08.00-09.00 WIB, Rabu (17/05). Dalam kesempatan tersebut, Mualimin menjelaskan latar belakang dan mekanisme Aksi HAM, “bahwa penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM ... Read More »

Polemik persoalan pertambangan yang melibatkan Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia di tanah Papua bukanlah hal baru. Sejak penandatanganan kontrak karya (KK) pada 1967, tidak pernah lepas dari pro dan kontra yang melingkupi bisnis pertambangan ini. Situasi yang menghangat saat ini merupakan konsekuensi logis implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-undang yang ditandandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ... Read More »

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2017 yang bertempat di Hotel Nutana (21/6/2017). Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 25 orang peserta yang terdiri dari instansi Pemerintah Daerah, yaitu Setda Provinsi, Bappeda Provinsi, Bappeda Kab/Kota se-Pulau Lombok dan Setda Kab/Kota se-Pulau Lombok. Penyelenggaraan rapat ... Read More »