Direktorat Jenderal HAM www.ham.go.id
-
Pentingnya Pelayanan Publik Berbasis HAM dan Perlindungan Warga Binaan Pemasyarakatan
Lampung, ham.go.id – Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM menyelenggarakan kegiatan diseminasi bertajuk pelayanan publik berbasis HAM pada lembaga pemasyarakatan, Kota Bandar Lampung, Rabu(17/10). Kegiatan diselenggarakan atas kerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dengan melibatkan Petugas Lapas, Rutan, dan Pegawai Divisi Pemasyarakatan Kanwil Lampung. Diseminasi dibuka secara resmi oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja, bersama Kepala Kantor ... Read More » -
Rapat Persiapan Menjelang Hari HAM Sedunia
-
Pentingnya Pelayanan Publik Berbasis HAM dan Perlindungan Warga Binaan Pemasyarakatan
-
Direktur Informasi HAM Berikan Materi di Satinduk BAIS TNI
-
Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Penanganan Permasalahan HAM yang Belum/Tidak Dikomunikasikan Terkait Pemenuhan Fasilitas dan Pelayanan di LP yang Berdasarkan HAM.
-
Tindak lanjut Kunjungan Lapangan ke Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental
-
KONTINGEN DITJEN HAM MENGIKUTI PERTANDINGAN OLAH RAGA DALAM RANGKA HDKD 2018
Jakarta, ham.go.id – Perayaan hari jadi Kementerian Hukum dan HAM RI atau yang biasa disebut dengan istilah Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2018 ini diperingati dengan berbagai macam kegiatan menarik. Salah satunya adalah kompetisi olah raga yang diikuti oleh 11 unit utama dan beberapa UPT di bawah naungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Direktorat Jenderal HAM turut serta memeriahkan kompetisi olah ... Read More » -
Tim Verifikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM Kunjungi Lapas Polewali
-
Pembukaan Kompetisi Olah Raga dalam rangka memperingati hari Dharma Karya Dhika (HDKD)
-
Pentingnya Kesadaran Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara
-
Hari Dharma Karyadika 2018
-
Pelatihan mengenai statelessnes kerja sama Ditjen HAM melalui Direktorat Kerja Sama dengan UNHCR
-
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAM
Pendahuluan Dalam perspektif HAM, Negara berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap hak asasi warga negaranya. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka penghormatan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia telah diamanatkan dalam UU No. 39/ 1999 tentang HAM (pasal 71 dan pasal 72) yang meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan ... Read More » -
Pemerintah Perlu Susun Panduan Bisnis dan HAM
-
Membumikan HAM dalam Kerangka Bisnis, Refleksi atas Polemik Freeport
-
Press Realease “Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia di Apresiasi PBB dan Sejumlah Negara serta menjadi contoh bagi Negara Lainnya”
-
Menakar Komitmen dan Implementasi Pemenuhan HAM Perusahaan, Seperti Apa?
-
PERAN INSTRUMEN NEGARA DALAM PENYELESAIAN HAM DI PAPUA
-
Verfikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM di Rutan Klas IIB Majene
Majene, ham.go.id – Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat di pimpin langsung Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sri Yuliani, SH., MH. mulai melakukan Verfikasi Pelayanan Publik di Rutan Klas II B Majene hari ini, beliau sangat mengapresiasi pada Rutan Majene yang dapat mengoptimalkan sarana walaupun dengan keterbatasan anggaran, namun mampu mengadakan pelayanan publik berbasis HAM. Kepala ... Read More » -
Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Pulau Untung Jawa
-
Sudah Berbasis HAM, Kepala Kanwil Jawa Tengah Ingatkan Pelayanan Publik di Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo Tetap Ditingkatkan
-
Rapat Koordinasi RANHAM di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
-
Kanwil Sumbar Koordinasikan Perda Syariah di Kab Lima Puluh Kota