Direktorat Jenderal HAM www.ham.go.id
-
Workshop Bisnis dan HAM bagi Aparatur Pemerintah
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM), Mualimin Abdi menjadi keynote speaker dalam Workshop Bagi Aparatur Pemerintah Mengenai Bisnis dan HAM yang dilaksanakan di Gran Melia Kuningan. (23/5) Pembahasan mengenai HAM dalam kegiatan bisnis yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan mulai meningkat dan menjadi fokus baru diskursus HAM saat ini. Integrasi HAM dalam kebijakan global dan rencana pembangunan internasional terkait bisnis ... Read More » -
ASN Wajib Junjung Tinggi Nilai PASTI
-
PERMASALAHAN SUTT 150 SEGMEN BINJAI-BRANDAN MENJADI PERHATIAN TIM PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT KANWIL KEMENKUMHAM SUMUT
-
Dirjen HAM: Pemerintah Harus Hadir dalam Penyelenggaraan Bisnis Yang Bertanggung Jawab Terhadap HAM
-
Menkumham Lantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama
-
Dirjen HAM: Aparatur Pemerintah Wajib Implementasikan HAM
-
Dirjen HAM Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas
Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM), Mualimin Abdi melantik 9 pejabat Administrator dan 10 Pejabat Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, di Ruang Rapat Ditjen HAM. (05/06) Mutasi dan promosi jabatan dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan pengisian kekosongan jabatan di lingkungan Ditjen HAM. Diharapkan hal ini secara organisasi tidak ada lagi kekosongan jabatan ... Read More » -
Sisumaker: Pemanfaatan teknologi Informasi Persuratan
-
Rakor Aksi HAM Daerah tahun 2018
-
Imigrasi Mataram Siapkan Ruang Layanan Ramah HAM
-
Pertemuan Direktorat Jenderal HAM dengan United Nations Development Programme (UNDP)
-
Dialog HAM Bilateral RI-UE ke-7
-
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAM
Pendahuluan Dalam perspektif HAM, Negara berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap hak asasi warga negaranya. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka penghormatan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia telah diamanatkan dalam UU No. 39/ 1999 tentang HAM (pasal 71 dan pasal 72) yang meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan ... Read More » -
Pemerintah Perlu Susun Panduan Bisnis dan HAM
-
Membumikan HAM dalam Kerangka Bisnis, Refleksi atas Polemik Freeport
-
Press Realease “Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia di Apresiasi PBB dan Sejumlah Negara serta menjadi contoh bagi Negara Lainnya”
-
Menakar Komitmen dan Implementasi Pemenuhan HAM Perusahaan, Seperti Apa?
-
PERAN INSTRUMEN NEGARA DALAM PENYELESAIAN HAM DI PAPUA
-
Bidang HAM Kanwil Kemenkumham DIY Lakukan Rapat Kajian HAM
Yogyakarta,ham.go.id- Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM D.I.Yogyakarta, Kus Aprianawati memimpin pelaksanaan kegiatan Presentasi Laporan Kajian Hak Asasi Manusia yang berupa Kajian Indikator Hak Memperoleh keadilan di wilayah Kabupaten/ Kota dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 di ruang rapat kanwil kemenkumham D.I.Yogyakarta.Rabu (23/5) Hadir pada kegiatan tersebut perwakilan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta, ... Read More » -
Evaluasi produk hukum daerah kab/kota dari perspektif HAM
-
Rapat Penilaian Kabupaten Peduli HAM Perwakilan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
-
Rapat Penilaian Kota Peduli HAM Walikota Jakarta Barat
-
PELAKSANAAN RAPAT PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA KAJIAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT