Direktorat Jenderal HAM www.ham.go.id
-
Diskusi Terfokus Pengentasan Pekerja Anak Dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Jakarta, ham.go.id – Pekerja anak di Indonesia masih ditemukan pada sektor perkebunan, rumah tangga, dan pertambangan. Pada sektor perkebunan misalnya, tidak jarang anak-anak bekerja di perkebunan tembakau. Hal ini dibahas dalam diskusi mengenai pengentasan pekerja anak yang dilaksanakan di kantor Direktorat jenderal HAM, Kamis (10/08). Menurut Andreas Harsono, Human Rights Watch, peraturan pelarangan mempekerjakan Anak sudah banyak, namun pengawasan ketenagakerjaan ... Read More » -
Koordinasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Dikomunikasikan di Provinsi Kalimantan Tengah
-
Ikutilah Melukis Massal Serentak Anak Indonesia
-
Perlindungan Anak Dan Guru Dari Tindak Kekerasan.
-
Koordinasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Dikomunikasikan di Provinsi Riau
-
Baseline Survey Kebijakan Bidang HAM di Provinsi Bangka Belitung
-
Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM di Provinsi Jawa Timur
Surabaya, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM melaksanakan kegiatan Inventarisasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM, di Provinsi Jawa Timur dengan kunjungan ke instansi terkait, yakni: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Gresik, Selasa-Jumat (25-28/7). Kegiatan ini bertujuan untuk menginventarisir rancangan produk hukum daerah Jawa Timur, terdapat 16 rancangan produk Hukum Daerah ... Read More » -
Diskusi Terfokus Pengentasan Pekerja Anak Dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
-
Hasil seleksi Administrasi Peserta Calon Duta HAM 2017
-
Kementerian Hukum dan HAM Gelar Upacara Pembukaan Bulan Semarak Kemerdekaan RI
-
Di Hari Anak Nasional Ada 10 Permintaan Anak ke Presiden Jokowi
-
Simposium Internasional DJOP di Bangkok
-
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAM
Pendahuluan Dalam perspektif HAM, Negara berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap hak asasi warga negaranya. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka penghormatan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia telah diamanatkan dalam UU No. 39/ 1999 tentang HAM (pasal 71 dan pasal 72) yang meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan ... Read More » -
Pemerintah Perlu Susun Panduan Bisnis dan HAM
-
Membumikan HAM dalam Kerangka Bisnis, Refleksi atas Polemik Freeport
-
Press Realease “Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia di Apresiasi PBB dan Sejumlah Negara serta menjadi contoh bagi Negara Lainnya”
-
Menakar Komitmen dan Implementasi Pemenuhan HAM Perusahaan, Seperti Apa?
-
PERAN INSTRUMEN NEGARA DALAM PENYELESAIAN HAM DI PAPUA
-
RAKOR PELAKSANAAN RANHAM DAN PENILAIAN KAB/KOTA PEDULI HAM
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang dirangkaian pembukaannya dengan kegiatan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 Pkl. 09.00 Wita di Aula Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Lantai IV dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Sambutannya beliau mendorong kepada perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah ... Read More » -
Koordinasi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017
-
PRODUK HUKUM DAERAH DARI PERSPEKTIF HAM
-
PELAKSANAAN SOSIALISASI RANHAM DI PASANGKAYU
-
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA IMPLEMENTASI HAM DI KABUPATEN SAMOSIR